Warinussy: Saya Setuju dan Mengusulkan Aparat APIP Dapat Melakukan Audit Terhadap Papua Barat TV

MANOKWARI, TIFACENDERAWASIH.com – Sebagai Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay saya setuju dan mengusulkan agar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dapat melakukan langkah audit terhadap Papua Barat Televisi sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2013,”kata Yan C Warinussy kepada media ini (21/10)

“Langkah audit sangat penting dan sejalan dengan perintah hukum penyelidikan dan penyidikan berdasarkan amanat UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”tutur Warinussy.

Malahan langkah audit sesuai petunjuk Gubernur Papua Barat akan sangat menolong bagi aparat Penyidik baik di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat atau Polda Papua Barat untuk melakukan penyelidikan hingga penyidikan sesuai amanat UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),”tandasnya.

“Sehingga akan semakin memperlancar proses peningkatan status tahapan penyelidikan menjadi penyidikan, guna menemukan dan menetapkan calon tersangka dalam indikasi pidana Tipikor dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat,”ulasnya.

“Diduga keras dana berjumlah hampir 100 miliar rupiah sudah digelontorkan oleh Pemprov Papua Barat untuk kepentingan pengurusan perijinan PBTV tersebut,”ungkapnya.

“Namun ternyata tiba-tiba lembaga penyiaran publik milik Pemprov Papua Barat tersebut secara diam-diam hendak dialihkan tanpa melalui persetujuan parlemen lokal Papua Barat (DPRPB) kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI pusat?, “Pungkas Warinussy dengan nada tanya.

(Richard)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here