Sikapi Kematian Pdt.Yeremia Zanambani, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Beri Saran Kepada Pemimpin Negeri

TIFACENDERAWASIH.com, MANOKWARI – Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian,Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH)Manokwari,Yan Christian Warinussy SH menyikapi serta memberikan saran kepada pemimpin negeri ini.

“Dengan diketahuinya ada saksi-saksi, termasuk istri korban Pdt.Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu (19/9/2020) lalu, maka sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya memberi saran kokrit kepada Presiden RI Joko Widodo agar memberi akses luas bagi dibentuknya Tim Ad Hoc Hitadipa yang dipimpin oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) RI,”tutur Warinussy.

Menurutnya hal ini sudah diatur didalam amanat Undang-undang.

“Hal ini masuk akal secara hukum, karena telah diamanatkan di dalam pasal 18 ayat (2) UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Dugaan awal telah terjadinya perbuatan melawan hukum sebagai dimaksud dalam amanat pasal 9 UU Pengadilan HAM makin kuat,”terangnya.

Lanjut Yan,Dengan demikian Komnas HAM bersama petugas lapangan dari Gereja Kristen Injili di Indonesia (GKII).

“Saya mengusulkan agar Ketua Badan Pekerja Am Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) dan Uskup Timika didudukkan sebagai wakil-wakil Ketua dalam Tim Ad Hoc Hitadipa tersebut,”timpanya.

Tambah Warunussy,Advokat Latifah Anus Siregar, Ahli Hukum Profesor Melkias Hetharia dan Advokat Yuliana Langowuyo adalah penting duduk di dalam tim tersebut untuk melakukan investigasi (penyelidikan) awal.

“Hingga membawa perkara ini ke pengadilan HAM yang bakal dibentuk oleh karena itu di Pengadilan Negeri Kelas 1b Manokwari,”kata Yan.

“Berkenan dengan itu perlu segera negara menempatkan miminal 3 (tiga) atau 2 (dua) hakim ad Hoc HAM di Manokwari,”ujar Warinussy.

“Hal ini merupakan Pemenuhan amanat konsideran menimbang huruf f UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi urgen dan bersifat mendesak saat ini,”lanjutnya.

“Hal ini seperti yang diamanatkan di dalam pasal 45 UU Otsus Papua tersebut. Dugaan telah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againts humanity) dalam kasus kematian Pdt.Yeremia Zenambani ini menjadi alat penting bagi rakyat Papua untuk mendesak negara melakukan keberpihakannya yang jelas sebagai terjadi dalam kasus penusukan terhadap Syekh Ali Jeber di Kota Banda Lampung, Lampung belum lama ini,”katanya.

“Hal ini mengingat posisi strategis almarhum Pdt.Zenambani sebagai salah satu figur teladan di GKII Tanah Papua selama ini,”pungkas Warinussy.

(Richard)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here