Pilar Provinsi Papua Melaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19

Jayapura – Wakapolda Papua Hadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua dan Forkopimda Papua dalam rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua, Bertempat di Cenderawasih Room Swiss Bell Hotel Jayapura Jl. Pasifik Permai Ruko Dok II Distrik Jayapura Utara. Kamis, (18/06).

Kegiatan dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, SE, MM didampingi Waka Polda Papua Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki, Kasdam XVII/Cendrawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi, Kepala Pengadilan Tinggi Jayapura Heru Pramono, SH, M.Hum, Kajati Provinsi Papua Nikolas Kondomo, SH, MH, Wakil Ketua III DPR Papua Yulianus Rumbairusy, S.Sos, MM dan Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT.

Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, SE, MM dalam kesempatannya mengatakan bahwa terima kasih untuk semua undangan yang telah hadir pada kesempatan hari dalam rangka mengevaluasi penanganan Covid – 19 selama 2 minggu kebelakang dan akan membahas untuk 2 minggu ke depan dalam situasi Relaksasi Kontekstual Papua tahap II.

Ini merupakan pertemuan perpanjangan tahap ke dua Relaksasi Kontekstual Papua, dan kita akan mengevaluasi bagaimana penanganan Covid – 19 di Provinsi Papua untuk 12 hari ke depan.

Untuk sementara, kasus yang terbanyak dan meningkat yaitu yang pertama di Kota Jayapura dan kedua Mimika, dari banyaknya kasus Covid – 19 ini juga semakin meningkat juga kesembuhan Covid – 19 di Papua.

Secara Nasional Papua ada di urutan ke – 3, Provinsi Papua mampu mengendalikan laju penularan namun Covid – 19 masih ada dan berpotensi menginfeksi masyarakat.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota harus tetap waspada dengan melaksanakan pemeriksaan, pemantauan dan pengawasan secara ketat serta terus menerus memberikan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Indikator Epidemologi, survailens kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan menunjukan secara bertahap dan menuju masyarakat produktif dan dan aman dari Covid – 19.

Saat relaksasi ini kami minta kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi / Kota mulai besok setiap jam kerja dari pagi pastikan masyarakat tertib di tempat – tempat umum mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi aturan Pemerintah agar berjalan dengan baik.

Daerah yang dikatakan hijau sudah bisa melakukan kegiatan sebagaimana semestinya tetap tetap mematuhi protokol kesehatan, untuk daerah yang kuning / merah bisa melakukan kegiatan tetapi tetap menerapkan Protokol kesehatan, seperti untuk sekarang masjid – masjid sudah bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan memperhatikan protokol kesehatan, seperti jaga jarak, memakai masker, begitu juga untuk hari sabtu / minggu saat Ibadah harus dipastikan oleh petugas Satpol PP untuk dipastikan 1 hari sebelum Ibadah Sholat Jumat / Ibadah hari Sabtu maupun minggu agar tetap steril dan berdayakan pemuda – pemudi masjid / gereja untuk bekerja sama.

Mulai besok, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom kita harus usahakan menurunkan kasus positif dan mendisiplinkan masyarakat agar bisa melaksanakan New Normal pada 12 hari ke depan tanggal 3 Juli mendatang.

Walikota Jayapura Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dalam kesempatannya mengatakan bahwa Tanggal 16 Maret 2020 langkah pertama kami Pemerintah Kota Jayapura sudah meliburkan anak – anak sekolah, meliburkan ASN Kota Jayapura hingga tanggal 8 Juni kemarin.

Di Kota Jayapura sudah terdapat 67 ODP (Orang dalam pemantauan) dari cluster Goa, tanggal 16 maret kemarin setelag dikeluarkan Kepres No.7, Pemerintah Kota Jayapura membentuk Tim gugus percepatan pencegahan penanganan dan penyebaran Corona virus disease 2019 (Covid – 19 ) di Kota Jayapura yang diketuai oleh Wakil Walikota Jayapura, dengan 3 Pokja antara lain pokja pencegahan, pokja penanganan dan pokja publikasi dan komunikasi.

Pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 18.00 WIT, yang positif di Kota Jayapura ini sebanyak 616 Orang, yang sedang di rawat 413 orang di beberapa Rumah Sakit Kota Jayapura, hotel Sahid, hotel muspago, dan di Kota Jayapura sudah 169 orang yang sembuh, meninggal 8 orang, PDP 18 orang, ODP 203 orang dan OTG 96 orang.

Pemerintah Kota sudah menerima bantuan dana dari Provinsi 4 miliyar yang akan digunakan oleh Tim Gugus untuk menangani Covid – 19 di Kota Jayapura dan juga bantuan 12 Ribu alat Rapid Tes, 2.000 APD, Kota Jayapura memilik jumlah penduduk 422.063 jiwa, di Kota Jayapura sudah sebanyak 18.352 yang reaktif covid -19.

Kota Jayapura adalah ibu Kota dari Provinsi Papua, wajah dari papua ada di Kota Jayapura, oleh sebab itu kami sarankan kepada bapak Wakil Gubernur untuk menambahkan kami Pemerintah Kota Jayapura berupa dana agar penyakit ini bisa kita atasi dengan penambahan alkes / obat – obatan, Alat rapid tes dan lainnya.

Untuk di Kota Jayapura kami sudah siapkan tempat isolasi kepada masyarakat yang reaktif / positif covid – 19 antara lain Hotel muspago, hotel sahid dan balai diklat Kotaraja yang menampung 250 orang yang sedang dirawat, sembuh 110 orang, dan kami tempatkan di Hotel Sahid juga dokter – dokter dalam menangani kasus ini, selama di isolasi kami layani dengan baik.

Pemkot Jayapura perda No 19 tahun 2020 tentang penggunaan masker di Kota Jayapura, langkah kami pertam yaitu pembagian masker secara gratis kepada masyarakat kita, kami akan melakukan yustisi masker di Kota Jayapura, dengan sasaran untuk orang perorang tempat kerja, sanksi membersihkan kota Jayapura / denda 50 Ribu. Untuk dunia usaha mewajibkan menyiapkan handsanitizer jika tidak akan dikenakan denda 500 ribu rupiah. Untuk perkantoran harus menyiapakan pengukur tubuh, handsanitizer di depan kantor.

Kami dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat dengan para ahli, pakar – pakar dalam menyongsong New Normal Berdasarkan kearifan Lokal, karena perkembangan Covid ini, mulai menurun, Pemkot Kota Jayapura sudah melakukan pertemuan dengan seluruh Tokoh agama di Kota Jayapura, dan Pemerintah Kota Jayapura rencana akan melakukan Rapid test masal.

Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT dalam kesempatannya mengatakan bahwa perpanjangan terhadap kelonggaran atau relaksasi itu diputuskan dengan menggunakan beberapa indikator atau RO, angka pertambahan kasus secara alamiah sementara RT atau Real time adalah reproduksi number, kalau RO mencapai setengah persen berarti bisa disebarkan ke beberapa orang, jadi kita maunya 1% agar kita bisa melakukan New Normal life, jadi kalau kita melakukan pembatasan lagi itu nantinya akan disamakan dengan seluruh angka, mulai dihitung dari pembatasan awalnya.

Karena kasus yang naik turun, dari Satgas Covid – 19 dan Dinas Kesehatan serta gugus tugas harus melaporkan hasil secara continue dan serasi dan harus terus menerus supaya kita bisa membaca ke depannya langkah-langkah yang akan diambil oleh kita, orang-orang yang masuk ke Papua ini yang akan meningkatkan RO dan RT nya kalau kita sudah mencabut semua pembatasan apakah akan kembali ke RO lagi, itu yang akan kami evaluasi lagi.

Selanjutnya Pembacaan Draft Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Forkopimda Papua tentang Perpanjangan Relaksasi Kontekstual Papua tahap II oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SE.,MM. Adapun isi Draft kesepakatan bersama tersebut yaitu;

Pertama melanjutkan pelaksanaan pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua berlaku sampai 14 hari (1 kali masa Inkubasi), mulai dari tanggal 20 Juni sampai dengan 03 Juli 2020.

Kedua memperpanjang Kegiatan belajar mengajar dan aktivitas perkuliahan dari rumah mulai tanggal 20 Juni s/d 03 Juli 2020. Ketiga kegiatan Peribadatan umat beragama di rumah Ibadah dapat dilaksanakan dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan dari Menteri Agama Republik Indonesia.

Keempat kegiatan Peribadatan umat beragama secara bertahap dapat dilaksanakan di Rumah Ibadah satu kali dalam seminggu dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan dari Kementrian Agama RI (Untuk umat Kristen Katholik hanya dapat dilakukan pada hari minggu, untuk yang berkeyakinan Advent dilaksanakan pada hari Sabtu, untuk umat Islam hanya dilakukan pada hari Jumat, dan untuk Agama Hindu dan Budha sesuai dengan hari yang ditetapkan oleh pengurus Umat Hindu dan Budha)

Kelima Satpol PP melakukan pengecekan sidak bekerjasama dengan remaja atau pemuda Gereja, Masjid, Vihara dan Pura dalam penerapan Protokol Kesehatan. Keenam Dalam rangka melaksanakan Pembatasan Sosial Diperluas dan diperketat (PSDD) maka Pemerintah Provinsi dari Kabupaten / Kota melibatkan secara aktif Satpol PP bekerjasama dengan TNI – POLRI dalam mendisiplinkan warga.

Ketujuh membatasi aktivitas sosial budaya seperti Konser, Pertunjukan, Perkawinan dan Kegiatan sejenis yang mengumpulkan orang lebih dari 5 (lima) orang. Kedelapan untuk pasar tradisional, usaha kecil mikro wajib melaksanakan Protokol Kesehatan meliputi penyediaan tempat cuci tangan, Pemeriksaan suhu tubuh, wajib memakai masker dan menjaga jarak dan dalam pelaksanaan nya akan diawasi oleh Satpol PP.

Kesembilan menutup sementara untuk tempat usaha yang membuat orang berkumpul untuk waktu tertentu seperti Karaoke, Rumah bernyanyi, BAR, Club malam, Panti pijat dan lain sebagainya.

Kesepuluh untuk usaha makan, rumah makan / Restaurant, tempat kue / roti atau sejenisnya di izinkan untuk membuka usahanya dengan Penerapan Protokol Kesehatan dalam tempat usaha dengan mengatur jarak antara meja dan kursi, memastikan alat makan dan minum dalam kondisi steril, Prioritas pelayanan bersifat Online.

kesebelas melanjutkan Pengetatan dan pemeriksaan pada Pos terpadu lintas batas darat laut antar Wilayah pada batas Kabupaten Kota yang dikoordinir oleh Satgas dan Instansi teknis Provinsi.

Keduabelas pembukaan penerbangan antar Kabupaten di Provinsi Papua dilakukan sesuai dengan Permintaan persetujuan Bupati di Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Nabire dimulai pada tanggal 20 Juni sampai dengan 03 Juli 2020 yang jadwalnya diatur 2 (dua) kali dalam seminggu.

ketigabelas masyarakat non KTP Papua yang keluar dari Papua wajib menyertakan Surat pernyataan tidak akan kembali ke Papua selama masa Pandemi Covid – 19 dalam masa kurun waktu satu tahun, surat keterangan pemeriksaan Covid – 19 sesuai dengan ketentuan pada daerah tujuan dari Instansi Kesehatan yang berwenang dan surat-surat penting lainya sebagai dokumen perjalanan.

keempatbelas masyarakat yang ber KTP Papua yang wajib menyertakan Foto copy KTP, surat keterangan sudah melaksanakan Rapid Test dengan ketentuan dari daerah tujuan dari Instansi Kesehatan yang berwenang dan surat – surat penting lainya sebagai dokumen perjalanan.

Kelimabelas setiap orang yang berdomisili dan ber KTP Papua yang akan kembali ke Kabupaten Kota asal sesuai dengan KTP akan difasilitasi dan di Prioritaskan untuk kembali ke daerah / wilayah asal, Pemerintah Provinsi akan memprioritaskan ke daerah masing-masing dan beraktivitas seperti biasa nya.

keenambelas langkah-langkah Penanganan kesehatan yaitu mengutamakan pencegahan Covid-19 dengan sosialisasi, edukasi, dan mitigasi terstruktur sistematis dan masif terutama di Wilayah Tabi (Jayapura).

Mengutamakan Survailance sebagai deteksi dini Covid – 19 pelaksanaan test baik itu RDT maupun PCR dengan fokus ke daerah terpapar yang tujukan kepada ODP, PDP, dan OTG secara terstruktur sistematis dan masif.

Mengoptimalkan pengawasan dan pelaksanaan Isolasi terstruktur bagi ODP, PDP dan Isolasi Mandiri dari OTG.

Melakukan perawatan terhadap orang yang Positif Covid-19 dengan mengefektifkan pelayanan Rumah Sakit Abepura sebagai Rumah Sakit khusus COVID-19 dan mengoptimalkan pelayanan Rumah Sakit rujukan utama regional dan pendamping rujukan dan ditambahkan Rumah Sakit Jiwa sebagai Rumah Sakit khusus COVID-19 bagi mereka yang berstatus sebagai tahanan.

Melaksanakan Karantina Wilayah yang ketat dengan melakukan Kontak tracking bagi ODP, melakukan Test secara tegas kepada ODP untuk mencegah secara dini penularan.

Jika Pelaksanaan New Normal sudah dilaksanakan maka kegiatan akan dilakukan seperti biasanya. Selanjutnya dilakukan Penandatanganan Draft kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Forkopimda Papua.

TC//Bid-Humas Polda Papua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here