Herman Yoku : Persoalan Keerom pada 1 Oktober 2020 Masif dan Terstruktur

TIFACENDERAWASIH.com, KEEROM – Peristiwa pembakaran dan pengerusakan dua gedung pemerintah yakni, gedung BPMK dan Dinas Tenaga Kerja pada tanggal 1 Oktober 2020 yang lalu menurut kacamata Herman Yoku adalah sebuah skenario yang dirancang sistematis terstruktur dan masif.

Herman Yoku Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), saat jumpa pers bersama beberapa awak media di kantornya, Sabtu (03/10) mengatakan, dirinya sangat menyesali tindakan yang dilakukan masyarakatnya terhadap gedung yang hanya sebagai bangunan bisu yang tidak dapat bergerak, tetapi juga ikut menyentil hasil CPNS yang di nilainya amat sangat mengecewakan.

Herman melihat aksi dan reaksi tanggal satu kemarin adalah bentuk kekesalan dan kekecewaan yang mendalam, bukan saja dari Para peserta tes CPNS tetapi penyesalan itu datang juga dari masyarakat Keerom secara keseluruhan.

Dirinya menilai tindakan yang dilakukan massa saat itu adalah karena sebab akibat, hingga memicu terjadinya tindakan pengerusakan dan pembakaran pada dua gedung pemerintah yaitu, gedung Disnaker dan BPMK, juga kerusakan pada kantor bupati Keerom jika dilihat dari tampak depan.

” Tindakan yang dilakukan oleh Anak-anak saya, Adik-adik saya, masyarakat saya. Saya mau katakan, ini adalah tindakan spontanitas mereka, bukan direncanakan, sama sekali bukan perencanaan. Saya sebagai Kepala Suku Besar dan Ketua Adat Keerom, saya menjamin setiap kata-kata saya.
Bahwa tindakan yang dilakukan massa saat itu adalah murni tindakan spontanitas mereka,” katanya.

Herman menambahkan bahwa, karakter bakar membakar itu bukan ciri dan perilaku masyarakat Keerom, ” Saya lahir dan dibesarkan di Keerom, karakter kita orang Keerom, semarah apapun kita, kita tidak pernah melakukan pembakaran,” ujarnya.

Pasca pembakaran dan pengerusakan terhadap fasilitas pemerintah oleh massa yang menuntut keadilan bagi negerinya, membuat beberapa pelaku dalam aksi tersebut terpaksa harus berurusan dengan pihak yang berwajib.

Ada juga diantara massa yang mengalami luka-luka karena tindakan antisipasi dan terukur, yang dilakukan pihak Kepolisian guna meredahkan situasi saat itu.

Menurut informasi yang diperoleh tifacendwrawasih.com, hingga kini ada diantara mereka yang telah kembali ketengah kehidupan keluarganya, dan adapulah yang masih ditahan di Polres Keerom, juga ada yang masih menjalani pengobatan di Rumah Sakit Bhayangkara kota Jayapura.

Melihat realita ini membuat pria yang akrap dipanggil Herman ini, kepada media ini sangat mengharapkan kedewasaan semua pihak, terlebih kepada Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah Papua, dalam hal ini Kapolda Papua agar dapat memahami tindakan para massa saat itu.

” Sebagai figur bapak yang mengenal dan memahami perilaku anak-anak saya, maka kepada Kapolda Papua saya meminta dengan sangat amat, agar segera anak-anak saya dibebaskan tanpa syarat.

Jangan tindakan mereka yang barusan memalingkan konsentrasi Para Penegak Hukum kepada Para Koruptor yang hingga sampai sekarang belum tersentuh hukum dan belum menatap dinding jeruji. Dimana kah keadilan itu..??? Hukum kita jangan tajam ke bawah, dan jangan pulah tumpul ke atas,” cetusnya.

Dirinya Herman menambahkan, bahwa persoalan akumulasi Keerom ditanggal satu adalah persoalan masa lalu bukan persoalan kemarin.

Bukan pulah persoalan hasil CPNS yang diributkan sebenarnya,”
Tahun ganti tahun, bertubi-tubi masyarakat telah membawah persoalan ini ke ranah hukum tetapi tidak dikubris. Baik Polda maupun Kejaksaan. Jika demikian, maka mau dibawah kemana lagi aspirasinya..? Sakit hatinya..? endingnya tanggal satu itu yang ia lampiaskan sebagai bentuk kekecewaannya,” tutur Herman.

Lagi tambahnya, dirinya sangat terkejut dengan kejadian tanggal satu, sebab menurutnya mengapa hasil itu tidak di umumkan sewaktu Muhamad Markum masih menjabat sebagai Bupati.

Kenapa dan mengapa, serta alasan apa saja hingga pengumuman hasil tes CPNS bisa molor sampai tanggal 1 Oktober 2020 baru di umumkan.

Dirinya menilai ada semacam skenario yang diatur ter struktur dan masif untuk menjebak Penjabat Bupati yang baru saja dilantik.

” Jujur saja saya sedih dan menangis pasca kejadian itu. Saya sangat curiga, mungkin pulah kecurigaan saya ini tidak benar. Sepertinya ada yang mau menjebak saya punya saudara (Pjs) Bupati yang baru saja ditunjuk oleh bapak gubernur Papua, pak Ridwan Rumasukun.

Kecurigaan saya ini berdasar, karena awal menjabat saja saudara saya pak Ridwan Rumasukun yang hanya sebagai Pjs Bupati tidak butuh waktu lama.
Ketika mendengar tuntutan para tenaga medis yang melakukan pemalangan, saat itu juga beliau mengambil sikap tegas yakni, mencopot dan memberhentikan Kepala Dinas Kesehatan Keerom, dr. Ronny Situmorang dari jabatannya.

Gaya kepemimpinan yang didasari dengan ketegasan seperti ini yang kita harapkan, bukan seperti pemimpin kita yang lalu-lalu yang terlibat praktek-praktek kotor, dan membiarkannya mengakar hingga sekarang,” katanya.

Herman ditengah kekesalannya, sangat mengharapkan dukungan Gubernur Papua terhadap masyarakatnya yang hingga detik ini masih ditahan di Polres Keerom.

Dirinya juga meminta kepada Kapolda Papua, agar segera memulangkan dan membebaskan anak-anaknya yang telah terlibat dalam pengerusakan dan pembakaran kantor pemerintah.

” Sebagai Kepala Suku Besar Keerom dan Sebagai Anggota Pokja Adat (MRP), Kepada Kapolda Papua saya minta dengan hormat, bebaskan dan pulangkan anak-anak saya kembali kerumahnya. Persoalan pengerusakan dan pembakaran adalah kesalahan pemerintah sendiri. Jangan salahkan masyarakat. Hal yang patut dilakukan pemerintah adalah evaluasi total mengenai kebijakan bagi orang asli Papua (OAP), khususnya bagi orang asli Keerom (OAK),” harap Herman.

Herman Yoku pencetus berdiri kabupaten Keerom, seorang kepala suku besar Keerom yang beberapa bulan lalu baru saja dikukuhkan. Sangat berjasa bagi pemerintah dan negara, namun jasa dan baktinya seakan dilupakan. Padahal jika menengok kembali kebelakang melihat Keerom masa lalu, Hermanlah dan orang tuanya yang banyak berjasa bagi kepentingan masyarakat Keerom seluruhnya tanpa memandang suku dan agama.

” Saya terlalu sakit hati terhadap perlakuan ketidak adilan pemerintah bagi masyarakat saya, bukan saja di Keerom tetapi diseluruh tanah Papua.

Apa yang saya dapat dari negara..? apa yang negara berikan bagi saya..? padahal saya telah banyak berbuat dan berbakti untuk negara, tetapi sebagai balasannya negara malah tidak menghormati kita dan menganak tirikan kita kaum pribumi yang kini sekarat dalam ketidak pastikan hidup.

UU 21 tahun 2001 seakan dilupakan, saya sadari bahwa UU itu kan dikeluarkan negara untuk memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua, tujuannya menjadikan Papua sebagai daerah istimewa bila merujuk pada undang-undang tadi, tetapi implementasinya jauh sekali dari harapan.

Ini masalah, yang jika diabaikan akan menimbulkan gejolak-gejolak sosial ditengah masyarakat yang berkelanjutan.

Catat dan camkanlah apa yang saya sampaikan. Masyarakat saya kemarin itu menuntut keadilan, menuntut hak-hak mereka, kenapa mesti ditangkap.

Kepada pemerintah saya minta buka matamu, lihatlah aspirasi masyarakat para pencari kerja orang asli yang kau abaikan itu. Agar segera dilakukan perbaikan-berbaikan yang berarti, demi Keerom yang lebih baik lagi.” pinta Herman sangat. (NW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here