Direktur Eksekurif LP3BH Manokwari Apresiasi Tim Bentukan Presiden Jokowi

TIFACENDERAWASIH.com, MANOKWARI – Yan C Warinussy SH sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari,mengapresiasi Tim bentukan Presiden Jokowi untuk melakukan investigasi atas meninggalnya Pdt Yeremias Zenambani.

“Saya memberi apresiasi atas pengiriman anggota Tim Investigasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) serta Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Presiden Joko Widodo ke Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua hari ini (Rabu, 7/10), “terangnya.

Kedatangan kedua tim dan rencana tim investigasi yang telah dibentuk oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Menurut saya akan semakin menjauhkan harapan terwujudnya pemenuhan rasa keadilan bagi keluarga korban Pendeta Yermias Zenambani dan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) hari ini, “tuturnya.

Hal ini saya sampaikan,lanjutnya berdasarkan pandangan sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Yang didasarkan pada amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

“Di dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pelanggaran HAM berat ialah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini. Selebihnya di dalam pasal 7 dijelaskan secara sangat tegas dan jelas mengenai pelanggaran HAM yang berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againts humanity), “papar Warinussy.

Kemudian di dalam amanat pasal 8,tambahnya,dirinci mengenai kategori kejahatan genosida yang meliputi setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara antara lain membunuh anggota kelompok dan seterusnya.

“Serta di dalam pasal 9 dirinci mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againts humanity) yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara luas terhadap penduduk sipil, “katanya.

Dirincikan termasuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan , perkosaan (rap), perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan atau pemandulan/sterilisasi.

“Berkaca pada amanat UU No.26 Tahun 2000 tersebut saya memandang bahwa tim-tim investigasi yang sedang diutus ke Sugapa harus mampu mengungkap latar belakang yang menjadi sebab terjadinya pembunuhan tragis terhadap almarhum Yermias Zenambani tersebut, bagaimana sampai kegiatan pengamanan dari aparat keamanan TNI dialihkan dari Nduga ke Sugapa,”ujar Yan.

“Apa sebab sampai Pendeta Zenambani harus menjadi korban? Apakah ada upaya awal dari Gereja (GKII) untuk melakukan perlindungan (protection) terhadap para saksi fakta di lapangan? Apakah pengungkapan kasus kematian Pendeta Yermias akan mengarah kepada upaya memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimaksudkan di dalam amanat pasal 8 dan pasal 9 UU No.26 Tahun 2000 tersebut ?,”tanya Warinussy.

“Saya kira perlu juga dipahami mengenai perkembangan operasi penambangan bawah tanah (under ground) dari PT.Freeport Indonesia Company (FIC) yang diduga keras sedang mengarah ke bawah perut bumi Kabupaten Intan Jaya.Sehingga bisa dilihat secara analitis ilmiah bahwa pembunuhan terhadap seorang tokoh seperti Pendeta Yermias Zenambani adalah merupakan bagian dari skenario “mengusir” masyarakat sipil dari atas tanah tumpah darahnya hanya karena sebuah kepentingan kaum kapitalis di Amerika Serikat dan Jakarta, “lanjutnya.

“Ini menurut saya penting dipahami oleh para investigator yang akan mulai bekerja di Sugapa dan sekitarnya di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua hari ini, “pungkas Warinussy.

(Richard)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here