Beredar Undangan Rapat Pleno Golkar Maybrat “Jois Kambu Sebut Bernard Sagrim ( Wasekjend DPP Golkar) Tidak Paham Aturan Partai

DPD Patai Golkar Provinsi Papua Barat tengah melaksanakan konsolidasi organisasi pada seluruh Kabupaten/Kota yang berjumlah 13 daerah, Sejak menerima SK Hasil musda dari DPP golkar

Kepengurusan partai golkar Provinsi Papua Barat yang di komando Lambert Jitmau saat telah bergerak melakukan pembenahan administrasi partai, anggota yang telah habis masa bakti segera melaksanakan musda tingkat Kabupaten/Kota guna memilih Ketua definitif masa bakti 2020-2025.

Sebelumnya, melalui rapat pleno DPD Golkar Provinsi Papua Barat 9 Juni 2021 di Manokwari Jois Kambu diberi penugasan sebagai Plt. Ketua DPD, setelah menerima SK, dirinya segera melakukan konsolidasi kader di Maybrat pada tanggal 23 Juni.

Tiba-tiba Jois dikagetkan dengan beredarnya undangan Rapat Pleno Pengurus golkar Maybrat yang ditandatangani oleh Bernard Sagrim selaku Ketua dan Sarteis Wanane selaku Sekretaris.

Jois menjelaskan, Kedua oknum tersebut bukan lagi Ketua dan Sekretaris yang sah karena telah berakhir per tanggal 24 Mei 2021 dan telah terbit SK baru yang menunjuk dirinya sebagai Plt. Ketua.

“saya kaget sekali, kok bisa hal yang sudah jelas dan terang benderang mereka ketahui dan sadari tetapi masih pura – pura tidak tau. Ketua dan Sekretaris diperpanjang hanya sampai 24 Mei 2021 berdasarkan SK 14, DPD Provinsi sudah mencabut SK perpanjangan itu, yang sah sekarang adalah saya berdasar SK 07. Saya sudah panggil rapat seluruh kader di Maybrat dan hadir pula bung Amin selaku Wasekjen DPP pada saat itu” Jelas Jois

Ia bahkan menyebut Bernard Sagrim selaku pejabat di DPP dan juga selaku kepala daerah di Kabupaten Maybrat mestinya menunjukan etika berorganisasi.

“keputusan DPD golkar Provinsi itu adalah hukum yang diambil melalui mekanisme dan sesuai kewenangan, tidak boleh dikangkangi oleh siapapun, kalau keberatan ada jalurnya yang sudah di sediakan” tegas Jois Kambu

Jois juga mengimbau para kader agar tetap satu komando dibawah DPP dan DPD Provinsi, saat ini soliditas kader dibutuhkan untuk membantu Ketua Umum dalam tugasnya sebagai Koordinator PPKM diluar Jawa Bali dan Ketua KPC-PEN.

Dalam perkara ini Jois akan melaporkan ke DPD Provinsi agar diteruskan kepada DPP, mengingat Bernard Sagrim saat ini tercatat sebagai Wakil Sekjen DPP golkar.

“Beliau inikan Wasekjen DPP, jadi DPP yang berwenang menjatuhkan sanksi berdasarkan laporan dari DPD Provinsi. saya sudah berkoordinasi dengan DPD Provinsi dan segera akan ditindaklanjuti, Yang pasti saat ini seluruh kegiatan di hold dan fokus menekan laju penyebaran covid-19 itu instruksi DPP dan DPD Provinsi, musda akan tetap jalan setelah covid ini mereda, tidak boleh ada pergerakan dengan motivasi apapun, keselamatan rakyat di Kabupaten Maybrat saat ini adalah hukum tertinggi dan itu sudah komitmen partai GOLKAR jelasnya.”