Warinussy: Masyarakat Diberi Hak Untuk Berperan Serta Membantu Pencegahan dan Pemberantasan TIPIKOR

TC,- Diketahui pada Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi hak kepada rakyat Indonesia untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat (2) dari pasal 41 itu memberi 5 (lima) bentuk hak masyarakat dalam konteks implementasi peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas.

“Kelima bentuk hak dimaksud adalah hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian hak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi. Juga hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung-jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Serta hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Selanjutnya, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagai dimaksud yaitu hak mencari dan memperoleh serta memberikan informasi, hak memperoleh pelayanan dan hak menyampaikan saran dan pendapat,” kata Yan Warinussy SH, 02/05

Dijelaskannya, berlandaskan ketentuan hukum diatas, saya hendak menyampaikan kepada publik bahwa laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini disampaikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat. Sehingga pemenuhan asas praduga tidak bersalah (Presumption of innocent) sejatinya sedang berjalan.

“Sekaligus perlu dipahami makna pelapor menurut amanat pasal 1 angka 24 UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah orang yang memberi suatu informasi kepada Penegak Hukum atau KPK dan atau pelapor. Sehingga menurut saya sebagai Advokat dan Penegak Hukum berdasarkan amanat UU RI No.18 Tahun 2003, agar proses penegakan hukum dalam konteks pemberantasan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat dapat segera ditindak-lanjuti sesuai prosedur hukum yang diatur dalam UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kita Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” paparnya.

“Kasus-kasus dimaksud yang saat ini diketahui masih dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan, seperti dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) septic tank individual di Kabupaten Raja Ampat, kasus dana hibah Papua Barat TV (PBTV) di Biro Humas Setda Provinsi Papua Barat, kasus pemotongan gaji dan tunjangan anggota MRPB serta kasus Dana Hibah Bidang Keagamaan dan Kemahasiswaan di Setda Provinsi Papua Barat,” pungkasnya.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here