Warinussy Desak Jaksa Agung Segera Tindak Lanjuti Pelanggaran HAM Berat di Wasior

TC,- Ingatan penderitaan (memoria pasionis) rakyat Papua, khususnya rakyat asli Papua di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat tak pernah terpecahkan sejak tahun 2001 hingga saat ini tahun 2021.

“Pasca peristiwa Wasior yang dikategorikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) sebagai peristiwa dengan kategori dugaan pelanggaran HAM Berat. Sejak tahun 2003, Komnas HAM melakukan penyelidikan pro Justitia (untuk/demi hukum) yang dilakukan oleh Tim Ad Hoc penyelidikan pelanggaran HAM Berat dalam peristiwa Wasior (2001-2002) berdasarkan UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM,” terang Yan Warinussy SH, 21/04.

Menurut Warinussy dimana Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan peristiwa Wasior dan juga Wamena dari Komnas HAM RI dengan surat nomor : 251/TUA/XII/2003, tanggal 22 Desember 2003.

“Tim Ad Hoc Komnas HAM RI mulai bekerja tanggal 17 Desember 2003 sampai dengan tanggal 31 Juli 2004,” jelasnya.

“Khusus untuk peristiwa Wasior, saya mencatat bahwa Tim Ad Hoc Komnas HAM telah mendengar keterangan saksi sebanyak 85 orang, yang terdiri dari 50 orang saksi korban, 33 orang saksi anggota Polri dan 2 orang saksi anggota TNI,” ujarnya.

Lanjutnya, kesimpulan Tim Ad Hoc Komnas HAM RI waktu itu (2004) bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Wasior dengan bentuk-bentuk tindakan pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, dan pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan penghilangan secara paksa terhadap penduduk sipil.

“Karena berlangsung secara meluas, maka bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan,” paparnya.

Beliau juga menambahkan bahwasannya bentuk perbuatan (type of act) dan pola (pattern) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Wasior antara lain : pembunuhan terhadap 4 (empat) orang warga sipil, yaitu Daud Yomaki, Felix Urbon, Henok Marani, dan Guntur Samberi. 39 orang korban penyiksaan oleh anggota Polri dan atau Brimob.

“Akibatnya diduga keras salah satu korban penyiksaan dimaksud yaitu Daniel Yairus Ramar wafat di Sel Mapolres Manokwari. Juga diduga kuat telah terjadi tindakan perkosaan terhadap seorang perempuan warga sipil,” tandasnya.

Warinussy mengatakan bahwa diduga keras dalam tindakan pengejaran telah terjadi pula tindakan kejahatan penghilangan secara paksa terhadap 4 (empat) orang penduduk sipil.

“Semenjak itu hingga saat ini, kasus dugaan Pelanggaran HAM berat Wasior belum juga berubah status dari tahapan penyelidikan menjadi penyidikan,” katanya.

“Saya berharap dengan sangat agar kasus dugaan Pelanggaran HAM Berat Wasior bisa segera ditindak-lanjuti oleh Jaksa Agung RI dengan membahas langkah-langkah dan jadwal kerja penanganan kasus HAM berat Wasior melalui jalur litigasi hingga ke Pengadilan HAM Berat yang sesuai amanat Pasal 45 UU RI No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang dapat dibentuk di Jayapura, Papua,” tutupnya.

(RC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here