Jubir Jaringan Damai Papua: Bentuk Tim Persiapan Pelaksanaan Dialog Inklusif

TC,- Yan C. Warinussy SH, sebagai Juru Bicara Jaringan Damai Papua, memberikan saran kepada Pemerintah, terlebih khusus Presiden Joko Widodo.

“Sebagai Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP) saya ingin memberi saran kepada Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah Indonesia untuk segera membentuk Tim Persiapan Pelaksanaan Dialog Inklusif dengan para pihak yang terus-menerus terlibat dalam konflik bersenjata dan melahirkan peningkatan ekskalasi kekerasan di Tanah Papua selama ini,”ucap Warinussy, (20/04).

Menurutnya, kekerasan semakin meningkat di Tanah Papua, khususnya di kawasan Pegunungan Tengah Papua dengan korban di kalangan warga sipil dan juga aparat keamanan (TNI/Polri).

“Tewasnya seorang pelajar, Ali Mom pada Kamis (15/4) di Kampung Uloni, Kabupaten Puncak, Papua. Sebelumnya, tewasnya 2 (dua) orang guru, yakni Octovianus Rayo dan Yonatan Renden di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak,” ujarnya.

Lanjut Advokat senior Papua Barat bahwa semua peristiwa mana disebut di berbagai media oleh Pimpinan institusi keamanan seperti Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri sebagai akibat ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Bahkan Kapolres Puncak Komisaris I Nyoman Punia menyebut dengan menunjuk bahwa pelaku penyerangan dan pembunuhan terhadap pelajar kelas X SMA Negeri I Ilaga adalah anak buah dari Lekagak Telenggen,” tandasnya.

“Ini menarik untuk dianalisa dan diberi saran bahwa sangat mendesak untuk Pemerintah Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan untuk melakukan Jedah kemanusiaan (humanitarian pause) di Tanah Papua, khususnya di wilayah Konflik diatas,” tutur Warinussy.

Tambah Warinussy, Jedah kemanusiaan menjadi penting pada saat ini, dimana umat muslim di Indonesia dan Tanah Papua sedang menjalankan Ibadah Puasa.

Sehingga, tambahnya adalah sangat bijak jika Presiden Jokowi mempertimbangkan hal ini selaku Panglima Tertinggi TNI dan Pimpinan Tertinggi Polri untuk mengeluarkan perintah diakhirinya pertikaian bersenjata, kemudian penegakan hukum tetap dikedepankan dan memakai media dialog sebagai cara untuk mengajak kelompok yang diduga sebagai penanggung jawab kekerasan seperti KKB atau TPN OPM (Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka) untuk mengurai hal-hal yang diinginkan baik secara ekonomi, sosial-budaya maupun politik.

“Hanya dengan Jedah kemanusiaan sebagai awal ke arah dapat dimulainya Dialog Damai antar negara dengan kelompok-kelompok beda pandangan politik di Tanah Papua akan segera menjamin terimplementasinya slogan Papua Zona Damai atau Papua Tanah yang damai (Papua is the Peace Land),” pungkas Yan Warinussy.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here