Warinussy Desak Gubernur Papua dan Papua Barat Bertemu Presiden

TC,- Proses revisi UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang sedang dilakukan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) saat ini diduga keras didasarkan pada skenario “melumpuhkan” jati diri dari UU Otsus Papua, yaitu mandat pada pasal 45 dan pasal 46 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khususnya mengenai penyelesaian pelanggaran HAM serta klarifikasi sejarah Papua yang secara yuridis formal telah diakui oleh Negara Republik Indonesia di dalam kondideran menimbang huruf e dan huruf f UU No.21 Tahun 2001 itu sendiri.

Dengan jelas nampak apabila hendak dilahirkan 6 (enam) provinsi Baru versi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, maka secara otomatis Provinsi Papua tidak ada lagi, karena wilayahnya sudah dimekarkan “secara melawan hukum” oleh rencana pemekaran provinsi Papua Tabi Saireri dan provinsi Pegunungan Tengah, provinsi Papua Tengah dan provinsi Papua Selatan. Dinamakan Provinsi Papua?

Lalu apakah UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua bisa dengan gampangnya diberlakukan di 6 (enam) provinsi baru tersebut ?

Benar-benar suatu tindakan hukum yang patut dikritik dan diberi masukan agar tidak bersifat liar dan tak dapat dipertanggung-jawaboan secara hukum.

“Sebagai Advokat dan Pembela HAM, saya mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Drs.Dominggus Mandacan untuk segera bertemu dan menghadap Presiden Joko Widodo untuk dengan tegas meminta dihentikannya proses revisi UU Otsus Papua saat ini di DPR RI,”tegasnya,(15/04).

Presiden dan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat segera mempersiapkan dilaksanakannya evaluasi total terhadap UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua, guna merancang strategi penanganan berbagai masalah di Provinsi Papua Barat dan juga di Provinsi Papua.

(TC-Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here