Warinussy Dukung Kejaksaan Negeri Sorong Ungkap Dugaan TIPIKOR di BPKAD Kota Sorong

TC,- Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong Tahun Anggaran (TA) 2017 harus tetap diselidiki dan dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong,” kata Yan Warinussy SH, 20/03.

Menurut Warinussy sebagai Advokat berlatar belakang Hukum Pidana bahwa dengan adanya langkah penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong Erwin PH.Saragih, SH, MH dan jajarannya, maka dapat diduga penyidik Kejari Sorong telah menemukan adanya indikasi pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum yang melahirkan indikasi adanya kerugian negara.

“Dugaan kerugian negara dari total nilai proyek sekitar 8 (delapan) Milyar, merupakan suatu pintu masuk (entry point) untuk mengungkapkan siapa-siapa yang mesti dimintai pertanggung-jawaban pidananya,” terang Advokat senior Papua Barat.

“Sehingga saya kira kendatipun beberapa hari lalu kita mendengar dan membaca di media cetak, elektronik dan online dari Kepala Inspektorat Pemkot Sorong bahwa pihaknya telah menyetor dana sejumlah 2 Milyar rupiah ke kas negara. Itu sama sekali tidak dapat menghapus dugaan pidana dalam kasus tersebut,” paparnya.

“Jelas pasti penyidik sudah menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian negara karena dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan negara,”tandasnya.

Sehingga lanjutnya, menjadi dasar yang cukup kuat dan mendasar bagi penyidik Kejari Sorong untuk terus menindak-lanjuti penyidikan hingga menetapkan tersangkanya.

“Oleh karena itu saya kira dukungan kepada Kajari Sorong dan jajaran penyidiknya tetap harus diberikan untuk menyelesaikan kasus ini. Sedangkan bagi pihak-pihak yang dipanggil secara patut oleh Kejari Sorong, semestinya menunjukkan sikap dan itikad baiknya sebagai warga negara hukum dan pejabat negara untuk memenuhi undangan dan atau permintaan memberi keterangan bahkan panggilan sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai amanat UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” pungkas Warinussy.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here