Karena Berbeda Pilihan Dalam Pilkada, Kepala Kampung Mukamat Memberhentikan 6 Anggota Aparatnya

Mukamat – Kepala kampung Mukamat Distrik Kais Darat, Kabupaten Sorong Selatan “Agusina Mangrat beserta Masyarakat dan beberapa aparat kampung yang sempat di berhentikan dalam Muskam beberapa waktu lalu, gelar rapat bersama, guna membahas permasalahan dari  beberapa aparat Kampung yang merasa di rugikan atas tindakan kepala Kampung Mukamat yang telah memberhentikan mereka dalam rapat Musyawarah Kampung (Muskam) pada tanggal 1 Maret 2021.

Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh salah satu pemuda asal kampung Mukamat “Arnesus Mangrat yang juga terkena dampak dari  pemberhentian jabatanya sebagai sekertaris non PNS yang mendapat bagian dari jatah struktur organisasi dalam pemerintahan kampung Mukamat.”ucap Arnesus Mangrat kepada media Tifacenderawasih.com melalui sms via WhatsApp.Rabu (17/03/2021).

Dalam suasana pertemuan dirinya bersama beberapa aparat kampung sempat memberikan pertanyaan kepada kepala kampung Agustina Mangrat agar dapat menjelaskan, Alasan apa Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Kampung, dasarnya apa,? namun kepala kampung agustina Mangrat tidak menanggapi hal tersebut”ujar Arnesus.

Lanjutnya, berdasarkan Ketentuan Yang Di Atur Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan bemberhentian perangkat desa dan sudah ada surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 140/1682/SJ pada tanggal 2 Maret 2021 tentang pembinaan dan pengawasan sistim pemerintahan Desa.

Bersamaan dengan waktu yang sama, Ibu Kepala Kampung Agustina Mangrat juga menjelaskan, bahwa memang benar telah terjadi rapat Musyawarah Kampung pada tanggal 1 Maret yang lalu, Alasanya memberhentikan 3 aparat
kampung dan 3 anggota baperkam Karena didasari pada perbedaan dukungan politik calon kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2020 yang lalu

Terkait nama-nama aparat yang baru terpilih dalam muskam beberapa waktu lalu, Itu Masih Bersifat kerangka atau sementara dan belum ada surat keputusan SK yang sah, saat ini kita masih menunggu pelantikan Bupati Terpilih Kabupaten Sorong Selatan, setelah itu nanti bupati yang akan mengeluarkan surat yang di tujukan kepada 121 kampung.”kata Agustina

Ditegaskan lebih lanjut, Jika dirinya mempertahankan aparat  yang lama, lalu siapakah yang akan memberikan anggaran kepada saya untuk membayar upah honor kepada Mereka, sedangkan bupati saja mereka lawan, tidak mungkin bupati memberikan SK kepada orang yang di luar sistim.tegasnya

Kalau kita berbicara aturan itu hanya berlaku di pulau Jawa saja, sedangkan di Papua Barat khususnya di  Kabupaten Sorong Selatan,  Kewenangan dan Kebijakan di atur Berdasarkan kondisi politik daerah masing-masing.”ujar kepala kampung Mukamat Agustina Mangrat.

Turut hadir dalam Pertemuan tersebut, Pak Yoyo selaku babinsa dari kesatuan TNI yang bertugas di Distrik Kais Darat, kepala kampung Ibu Agustina Mangrat, 3 orang aparat kampung serta 3 orang anggota baperkam juga turut mengambil bagian dalam rapat tersebut, mereka tidak merasa puas.

Ketika mendengarkan langsung pernyataan dari ibu kepala kampung agustina Mangrat yang memberhentikan mereka tidak melalui mekanisme atau aturan perundang undangan yang berlaku, hanya berdasarkan perbedaan dukungan politik dalam memilih calon kepala daerah kabupaten Sorong selatan.

(Jefri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here