Pengadaan Speedboat Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw TA 2016 Terindikasi Korupsi, Kejari Sorong Tetapkan 4 Tersangka

TC,- Konprensi pers terkait dugaan korupsi pengadaan Puskesmas Keliling (speed boat) TA 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw, Bertempat di aula Kejaksaan Negeri Sorong, (15/03).

Dalam konprensi pers, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Erwin P.H Saragih SH MH didampingi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Khusnul Fuad SH dan Kepala Sub Seksi Penyidikan Stevi Ayorbaba SH.

Dijelaskan Kasubsi Penyidikan bahwa pengadaan ini puskesmas keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw pada Tahun Anggaran 2016, dengan nilai pagu pekerjaan senilai Rp 2.1 M lebih.
Lanjut Stevi, Proses pekerjaan ini sendiri yang dikerjakan oleh saudara YAW selaku Direktur CV R mulai dari progres pekerjaan tidak pernah dilakukan proses pelelangan.

“Kemudian, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, PT selaku Plt Dinas Kesehatan menunjuk CV R sebagai pemenang lelang,” jelasnya.

Untuk kegiatan tersebut, tambah Stevi, dari progres uang muka sampai dengan 100% dimana pada tahap pertama pencairan sebesar Rp 653.526.000, kemudian untuk pencairan kedua sebesar Rp 653.526.000 dan pencairan ketiga sebesar Rp 653.526.000 dan kemudian pencairan yang terakhir sebesar Rp 57.183.000.

“Dalam langkah-langkah penyidikan pekerjaan ini, kita melakukan konfirmasi kepada BPKP, dimana hasil pengitungan yang dilakukan terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp 1.920.676,90.,” terangnya.

Selanjutnya, Kajari Sorong mengatakan bahwa dari hasil penyidikan tim maka menetapkan empat (4) orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan puskesmas keliling (Speed Boat) pada Tahun Anggaran 2016.

“Berdasarkan hasil penyidikan tim, dalam kasus Pusling, kita menetapkan ada empat tersangka, inisial PT, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, PB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, YAW sebagai rekanan atau pihak ketiga dan keempat KK yang merupakan staf dari pihak ketiga,” papar Kajari.

“Sedangkan pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 jo 18 UU Korupsi jo 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara,” timpanya.

“Dan hari ini, kami akan melanjutkan pemeriksaan untuk segera kita limpahkan ke pengadilan,” pungkas Kajari.

Sebelumnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Khusnul Fuad SH mengatakan bahwa, ini merupakan komitmen, bahwasannya apa yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan sebelumnya akan diteruskan oleh pimpinan yang baru.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here