Pesan Warinussy Untuk Kajati Papua Barat

TC,- Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya ingin memberi pesan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat dan jajarannya untuk tetap konsisten melanjutkan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan 223 unit septic tank individual pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2018 yang diduga telah menimbulkan kerugian negara sekitar 4 Milyar rupiah dari total nilai proyek sekitar 7 Milyar rupiah,” ujar Yan Warinussy SH, 11/03

Warinussy mengatakan bahwa, kendatipun mantan tersangka Mohammad Nur Umlati (MNU) telah memenangkan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Sorong belum lama ini. Namun dalam Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 2 Oktober 2017, Mahkamah Konstitusi pernah menegaskan bahwa seseorang dapat menyandang status tersangka asalkan penyidik memiliki bukti baru, sedikitnya 2 (dua) alat bukti.

Sehingga, dari sudut pandang hukum menurut Warinussy, sesungguhnya Kajati PB dan jajaran penyidik Tindak pidana korupsi (tipikornya) dapat kembali membuka dan menyelidiki dugaan Tipikor dalam kegiatan proyek pengadaan septic tank individual di Dinas PU Kabupaten Raja Ampat Tahun 2018 tersebut.

“Itu artinya mantan tersangka MNU maupun orang lain yang kelak dimintai keterangannya oleh penyidik Tipikor Kejaksaan Tinggi (Kejati PB) memiliki potensi bisa ditetapkan sebagai tersangka,” jelasnya.

Yaitu, lanjutnya apabila ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti oleh penyidik Tipikor Kejati PB. Untuk kemudian meningkatkan status proses penyelidikannya menurut UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meningkat menjadi penyidikan.

“Sehingga memperoleh dasar yang kuat menurut hukum untuk menetapkan seseorang atau lebih sebagai tersangka yang dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana menurut hukum di depan pengadilan,” timpanya.

“Saya mengingatkan Kajati PB dan jajarannya perlu mempertimbangkan dengan baik kemungkinan proses penyelidikan dan penyidikan serta penetapan tersangka yang bakal dilakukannya dalam perkara tersebut bisa menjadi sasaran dan objek praperadilan lagi di masa mendatang,” tutupnya.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here