Terkait Dualisme Kepemimpinan DAP Wilayah III Doberay,Yan Warinussy SH: MRPB Tidak Berwenang Mengurus Hal Tersebut

TC,- Yan Christian Warinussy SH, Selaku Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, memandang perlu memberi catatan kepada Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang mengundang saudara Paul Finsen Mayor dalam rangka menyikapi keberadaan dualisme kepemimpinan pengurus DAP Wilayah III Doberay.

Bahkan menurut MRPB lewat suratnya nomor : 005)138/MRPB/III/2021, tanggal 04 Maret 2021 yang ditanda tangani Ketuanya Maxi Ahoren, SE disebutkan bahwa dualisme tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan polemik di masyarakat, khususnya Masyarakat Adat Doberay di Provinsi Papua Barat.

“Yang menjadi pertanyaan bagi kami dari DAP Wilayah III Doberay, bentuk kegaduhan dan polemik seperti apa dengan indikator-indikator yang jelas perlu dikemukakan dengan data riil oleh MRPB. Lalu siapakah yang menunjuk atau mengusulkan agar MRPB khususnya Kelompok Kerja (Pokja) Adatnya melakukan mediasi dimaksud .? Kata Warinussy, 05/03.

“Saya kira sangat baik MRPB membaca dan menyimak dengan baik statuta dan pedoman dasar DAP. Sekaligus perlu membaca catatan proses penyelenggaraan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) Wilayah III Doberay di Sorong yang memilih dan mengangkat Paul Finsen Mayor sebagai Ketua DAP Wilayah III Doberay,” terangnya.

Yan mengatakan bahwa di dalam statuta dan pedoman dasar DAP, sesungguhnya tidak ada sebutan atau istilah pelaksana tugas Ketua atau pelaksana tugas Sekretaris DAP.

Sehingga lanjut Warinussy, hal ini perlu diluruskan bahwa MRPB itu dibentuk dengan dasar hukum UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sedangkan DAP itu dibentuk atas dasar aspirasi politik rakyat Papua sebagaimana tertuang di dalam Manifesto Perlindungan Hak-hak Dasar Rakyat Papua Tahun 2000.

“Dengan demikian menjadi jelas bahwa MRPB sama sekali tidak berwenang memediasi soal yang disebut dualisme kepengurusan DAP di Wilayah III. Karena yang terpenting rakyat dan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari apakah pernah mempersoalkan tugas dan pelayanan DAP kepada MRPB ? Ujar Warinussy dengan nada tanya.

“Sejauh saya memandang bahwa dalam faktanya, DAP Wilayah III Doberay yang sesuai statuta DAP yaitu Mananwir Paul Finsen Mayor, karena terpilih secara resmi dan sah dalam Konperensi Besar Masyarakat Adat Papua (DAP) di Sorong Tahun 2015 yang lalu,” tuturnya.

Timpa Warinussy, dalam perkembangannya sejak tahun 2020 lalu, DAP Wilayah III Doberay telah membentuk lembaga peradilan adat yang bertugas sebagai lembaga perdamaian adat untuk menyelesaikan berbagai kasus sengketa adat Papua.

“Bahkan akibat kerjanya maka DAP Wilayah III Doberay telah diberi 1 (satu) unit mobil untuk menjalankan aktifitasnya serta juga diberi 3 (tiga) unit komputer perorangan, infocus projector dan laptop,” tutup Yan.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here