Perlu Instruksi Gubernur Papua tentang Pelestarian Kebudayaan Asli Papua

Oleh: John NR Gobai

TC,- Kebudayaan dalam suatu masyarakat terdiri atas tujuh unsur yang saling berkaitan. Ahli antropologi Clyde Kay Maben Kluckhohn menyimpulkan adanya unsur-unsur besar dalam kebudayaan yang disebut unsur kultural universal (universal categories of cultures).

Unsur-unsur tersebut dianggap universal karena dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di dunia. Clyde Kay Maben Kluckhohn dalam Universal Categories of Culture (1953) membagi sistem kebudayaan menjadi tujuh unsur kebudayaan universal atau kultural universal. Ketujuh unsur budaya universal tersebut, menurut Koenjaraninggrat, dalam bukunya, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, meliputi: Sistem bahasa, Sistem pengetahuan, Sistem organisasi kemasyarakatan, Sistem teknologi, Sistem ekonomi, Sistem religi, Sistem kesenian, Berikut penjelasan tujuh unsur kebudayaan yang bersifat universal.

Pasal 46 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang :
a) merumuskan dan menetapkan kebijakan pemberdayaan kebudayaan dan kearifanlokal;
b) merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemberdayaan kebudayaandan kearifan lokal;
c) merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal; dan
d) merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal.
Perdasus Papua Nomor 16 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kebudayaan asli Papua. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan asli Papua.
Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Perundangan diatas maka diusulkan dibuat Instruksi Gubernur Papua yang isinya sebagai berikut;
1) Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menginstruksikan penggunaan bahasa daerah pada setiap Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah dan Lanjutan dan Lembaga Keagamaan di Propinsi Papua.
2) Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan hari tertentu (ditentukan oleh Gubernur Papua) sebagai hari penggunaan Bahasa masing-masing suku dalam komunikasi internal dan orang lain yang dapat berkomunikasi dengan suku tertentu di Papua
3) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan hari tentu (ditentukan oleh Gubernur Papua) penggunaan pakaian tradisional atau Noken tradisional atau Perhiasan Tradisional pada lembaga pendidikan, instansi swasta dan instansi pemerintahan melalui Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota serta area khusus bagi Perahu Tradisional .
4) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menginstruksikan pada hari tertentu (Ditentukan oleh Gubernur Papua) memutar lagu lagu Papua dan mengadakan hiburan tarian asli papua di Kantor Kantor Pemerintah, Swasta, tempat tempat umum, Bandar Udara dan Pelabuhan Laut, pertokoan dan angkutan umum.
Instruksi disampaikan Kepada;
1. Bupati dan Walikota di Wilayah Provinsi Papua
2. Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua
3. Pimpinan BUMN/BUMD dan BUMS di Wilayah Provinsi Papua
4.Kepala Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pimpinan Perguruan Tinggi
Pelaksanaan Instruksi ini diawasi oleh;
1. Dinas Kebudayaan Provinsi Papua
2. Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua
3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua

(TC-Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here