Yan Warinussy,SH: Keabsahan Berdampak Pada Putusan PTUN Jayapura

TC– Sebagai Kuasa Hukum Tergugat (Panitia Seleksi Calon Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Tahun 2019-2024) dalam perkara nomor : 42/G/2020/PTUN.JAP kami menerima putusan tesebut,” kata Yan Christian Warinussy SH, 02/03.

Yan mengatakan bahwa itu artinya pihak tergugat yang diwakili oleh Gubernur Papua Barat tidak menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Makassar.

“Alasannya, karena setelah kami melaporkan isi putusan PTUN Jayapura kepada Bapak Gubernur, beliau menyampaikan bahwa karena Keputusan Pansel Nomor : 15/K-P/2020, tanggal 5 Juli 2020 tentang Penetapan Calon Anggota DPR PB terpilih dan Calon Penggantian Antar Waktu per Daerah Pengangkatan (Dapeng) Anggota DPRPB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024,” jelasnya.

“Menurut Gubernur bahwa yang lebih tepat pihak Tergugat Intervensi II yaitu Bapak Ir.Dominggus Adrian Urbon dan Bapak George Karel Dedaida yang mengajukan banding ke PTTUN Makassar,” ujar Warinussy.

“Karena putusan PTUN Jayapura diatas justru mengenai syarat-syarat seleksi keanggotaan kedua anggota DPRPB terlantik tersebut. Yaitu syarat mengenai keterangan domisili lebih dari 5 (lima) tahun di Manokwari, Papua Barat. Serta mengenai status keanggotaan di partai politik yang dibuktikan di depan persidangan perkara ini,” jelas Yan.

“Ini semuanya juga disebabkan karena produk pemerintah Provinsi Papua Barat berupa Keputusan Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Penjaringan Calon Anggota DPR PB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024, tanggal 28 Oktober 2020 adalah sah,” tandasnya.

“Keabsahan tersebut berdampak dalam putusan PTUN Jayapura dalam perkara a quo yang sama sekali tidak memerintahkan dicabutnya Surat Pansel Nomor : 15/K-P/2020, tanggal 5 Juli 2020 tersebut,” tutup Yan Warinissy SH.

(TC-Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here