MNU Menang Praperadilan, Warinussy: Alangkah Baiknya KPK dan Ombudsman RI Menyelidiki Hal Ini

TC,- Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya meminta Jaksa Agung Republik Indonesia segera memerintahkan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Dr.Wilhelmus Lingitubun beserta Asisten Tindak Pidana Khusus (Adpidsus) dan para jaksa penyidik terkait putusan Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Sorong yang “membatalkan” perintah penetapan MNU sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 233 Septic Tank Individual di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2018,” kata Yan Warinussy SH kepada media ini, (01/03).

Menurut pandangan Warinussy Kajati Papua Barat dan Adpidsus beserta tim penyidiknya mesti dimintai pertanggung-jawabannya karena alasan pertama; Kajati PB melalui Adpidsus sudah mengumumkan kepada publik di jelang akhir tahun 2020 yang lalu bahwa dalam awal tahun 2021, Kejati PB akan menetapkan tersangka perkara dugaan Tipikor pengadaan Septic Tank Individual di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2018. Bahkan telah disampaikan bahwa nilai kerugian negaranya mencapai 4 Milyar rupiah. Alasan kedua, kenapa setelah MNU ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap lalu ditahan serta saat digelar sidang pemeriksaan Praperadikan atas permohonan MNU melalui kuasanya di Pengadilan Negeri (PN) Sorong, kenapa Kajati PB dan atau kuasanya sama sekali tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum hingga 3 (tiga) kali?

“Sebab ketidakhadiran Kajati PB dan para jaksanya di Sidang Praperadilan justru menyebabkan hakim tunggal Wattimena memutuskan perkara tersebut dengan tanpa kehadiran Kejati PB selaku Termohon alias verstek. Sekaligus semua yang dimohonkan MNU sebagai Pemohon Praperadilan melalui kuasanya dikabulkan,” terang Advokat senior Papua Barat.

Sehingga lanjut Yan, jelas bagi perkara dugaan Tipikor pengadaan septic tank individual di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2018 mesti dimulai kembali dari awal.

“Padahal sesungguhnya perkara tersebut sudah pernah disidik di Kejati Papua lalu setelah Kejati PB terbentuk maka diambil alih penanganannya oleh Kejati PB. Karena MNU pernah menang praperadilan melawan Kejati Papua dulu, maka seharusnya kemungkinan akan ada permohonan praperadilan lagi sudah mesti diantisipasi oleh Kajati PB dan seluruh jajaran penyidik tipikornya,” papar Warinussy.

“Masakan Kajati PB dan jajarannya mesti “jatuh” sekali lagi pada “lobang yang sama”? Yaitu kalah praperadilan dari Tersangka dan atau Pemohon Praperadilan yang sama ?,” Ujar Warinussy.

Menurut Yan, baik juga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia ikut menyelidiki hal ini.

“Sebab terkesan telah terjadi “pembohongan publik” sangat tidak etis yang sedang dilakukan oleh Kajati PB dan Adpidsus beserta tim penyidik pidana khusus di Kejati PB saat ini,” pungkasnya.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here