Terkait Jalan Lingkar Waigeo Warinussy Pertanyakan Komitmen Kapolda Papua Barat

TC,- Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya mempertanyakan komitmen Kapolda Papua Barat Irjen Pol.Drs.Tornagogo Sihombing dan jajaran penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) nya dalam menindak-lanjuti dugaan Tipikor Pembangunan Jalan Lingkar Waigeo (JLW), Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013.

“Sejauh data yamg dihimpun LP3BH Manokwari bahwa proyek pembangunan JLW tersebut dilakukan atas dasar Surat Penunjukkan Nomor : KU.03.01/SPPBJ/PJN.II-PPI-07/04, tertanggal 7 Januari 20213. Oleh Satuan Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua Barat (Sorong),” kata Yan Wrinussy SH, 26/02.

Warinussy mengatakan bahwa pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor Kontrak 04/HJ.02.03/LR4/PJN-II/PPK.07/2013 tertanggal 9 Januari 2013 dengan nilai kontrak 33 Milyar rupiah.

“Sebagai sesama pejabat penegak hukum berdasarkan Pasal 5 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, saya ingin mendorong Kapolda PB melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir.Reskrimsus) nya agar segera melanjutkan penyelidikan dugaan Tipikor JLW yang diperkirakan telah mendatangkan kerugian negara fantastik di wilayah Kabupaten “seribu pulau” Raja Ampat tersebut,” tuturnya.

Bahkan diduga keras lanjutnya, pengerjaan JLW yang mencakup Jalan Trans Wausai-Wawiyai dan Urbinasopen-Yensiner tersebut pula telah memasuki bahkan merusak kawasan Hutan Lindung dan atau Hutan Konservasi Cagar Alam Pulau Waigeo Timur.

“Bahkan diduga keras pengerjaan proyek pembangunan jalan tersebut yang dilaksanakan oleh PT.Kalanafat Putra tersebut telah merusak cagar budaya yang ada,” ujarnya.

“Berkenaan dengan itu, saya mendorong saja sekaligus mendesak Kapolda PB untuk segera menindak-lanjuti kasus dugaan Tipikor JLW yang diduga keras sudah pernah menghadirkan orang nomor satu di Kabupaten Raja Ampat dan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat sebagai saksi,” pungkasnya.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here