Koordinator BidKum dan HAM DAP Wil III Doberay: Kepemimpinan DAP Adalah Hasil Musyawarah Besar Adat

TC,- Dewan Adat Papua (DAP) adalah sebuah kelembagaan (institusi) adat modern yang dibentuk dan diresmikan berdirinya secara resmi pada Kongres Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) I di Jayapura tanggal 28 Februari 2002 (19 tahun lalu).

Berdirinya DAP merupakan tindak lanjut dari amanat penyelenggaraan Kongres Papua II 21Mei-4 Juni 2000 di Jayapura. Dimana telah lahir Manifesto Hak-hak Dasar Rakyat Papua yang dihasilkan dari Sidang Komisi IV dan meliputi kedaulatan rakyat Papua atas hak Ekonomi, hak Sosial, hak Budaya dan hak Sipil dan Politik pada tanggal 3 Juni 2000.

“Sebagai Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di DAP Wilayah III Doberay, saya ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya isi manifesto hak-hak dasar rakyat Papua pada Kongres Papua II Tahun 2000 itu telah sedikit banyaknya “ditangkap” lalu dituangkan oleh para pembuat undang undang (wet gever) dari UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” kata Yan Warinussy SH, 27/02.

Sehingga lanjutnya, di dalam konsideran menimbang huruf e berbunyi : “bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dan ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat dan bahasa sendiri”. Kemudian di dalam pasal 1 huruf o, p, q, r, s dan t dari UU Otsus Papua tersebut diatur mengenai adat, masyarakat adat, hukum adat, masyarakat hukum adat, hak Ulayat dan definisi tentang Orang Asli Papua (OAP).

“Selanjutnya diamanatkan di dalam Pasal 43 UU Otsus Papua mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat, yang pada dasarnya mengamanatkan kepada pemerintah daerah di Tanah Papua (Papua dan juga Papua Barat) untuk wajib menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat,” tutur Yan.

“Dengan demikian maka tugas DAP yang mencakup 7 (tujuh) wilayah adat, yaitu Mamberamo Tabi (Mamta), Saireri, Doberay, Bomberay, Meepago, Lapago dan Anim Ha. Tugas DAP melakukan penataan struktur kelembagaannya sesuai pedoman dasar dan statuta DAP mulai dari tingkat keret, sub suku, suku dan daerah hingga ke DAP sendiri,” ujarnya.

Agar ke depan, tambah Warinussy, tugas dan kepemimpinan adat sesuai wilayah adat dan demokratis melalui forum pengambilan keputusan yang dikenal dalam DAP yaitu KBMAP itu sendiri.

“Sehingga kepemimpinan DAP adalah hasil dari musyawarah besar adat, dan tidak dijabat seperti birokrasi pemerintahan yang memakai istilah pelaksana tugas, pelaksana harian atau care taker dan lain sebagainya,” timpanya.

“Di bawah DAP ada bidang-bidang yang penting seperti urusan peradilan adat, urusan keagamaan, urusan hukum dan HAM maupun urusan hak-hak perempuan Papua,” ujarnya.

“Agar tidak ada lagi Lembaga Adat Perempuan Papua. Sebab menimbulkan pertanyaan dalam adat istiadat OAP yang mengenal budaya patrilinial dari sisi antropologi bahwa kepemimpinan adat itu ada pada kaum laki-laki. Dengan begitu makin jelas bahwa jangan sampai teori gender itu menyingkirkan adat istiadat Papua yang sangat menghormati perempuan dan memberinya posisi terhormat dengan tanpa menyingkirkan peran kaum lelaki sebagai pemimpin atau mambri dalam Adat OAP itu sendiri,” tutup Yan C Warinussy.

(Richard)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here