Perempuan Pertama Papua Jabat Kajari, Warinussy: Salut Buat Jaksa Agung RI

TC-, Saya (Warinussy) memberi apresiasi tinggi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep-IV-128/C/02/2021, tanggal 8 Februari 2021,”kata Yan Warinussy SH,10/02.

Sebab di dalam keputusan tersebut, Jaksa Agung RI telah mengangkat 3 (tiga) pejabat eselon III di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Yaitu Jaksa Abdi Reza Fachlewi Junus, SH, MH sebagai Kajari Ogan Komering Ilir di Kayu Agung. Juga Jaksa Dr.Epi Paulin Numberi, SH,MH sebagai Kajari Biak Numfor. Dan Jaksa Romy Rozali, SH, MH sebagai Kajari Seruyan di Kuala Pembuang.

“Sebagai salah satu pejabat penegak hukum di Papua Barat, saya memberi hormat dan bangga kepada langkah Jaksa Agung RI karena dapat memberi kepercayaan kepada seorang Perempuan Asli Papua untuk pertama kalinya menjabat Kajari di Indonesia dan khususnya di Tanah Papua,” tutur Warinussy.

Warinussy juga menyebutkan bahwa hal ini sejalan dengan amanat pasal 52 dan pasal 62 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Semangat untuk memberi kesempatan bagi para pendekar hukum asli Papua memimpin langkah penegakan hukum di tanah airnya sendiri.

“Saya kira kepercayaan dari Jaksa Agung bagi 3 (tiga) pejabat eselon III di jajaran Kajati PB ini juga merupakan bukti kerja keras institusi Adhyaksa di Barat Tanah Papua ini dalam konteks penegakan hukum dewasa ini,” tandasnya.

Yaitu dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi septic tank individual di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah keagamaan dan organisasi kemahasiswaan di Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat. Juga dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat “jilid 2” . Maupun dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Aisandami, Kabupaten Teluk Wondama.

Bahkan langkah Kajati PB dan jajarannya untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Papua Barat Televisi. Serta dugaan tindak pidana korupsi di Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP). Dan pembangunan talut pengaman air laut di Jalan Manokwari- Ransiki Kawasan Distrik Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat belum lama ini.

“Oleh sebab itu promosi ketiga pejabat eselon III di Kejati PB, kiranya semakin memantapkan langkah penegakan hukum terhadap kasus-kasus diatas agar segera ditindak-lanjuti secara hukum hingga bermuara di Pengadilan Negeri (PN) PHI/Tipikor Manokwari Kelas I B dalam waktu dekat ini,”pungkasnya.

Pewarta: Richard

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here