Kecewa Haknya Tidak Dibayar, Para Oknum Guru Palang Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat

Maybrat – Merasa kecewa dan kesal karena tidak menerima tunjangan serta hak-haknya yang belum dibayarkan oleh beberapa Bidang di dinas Pendidikan, Sejumlah Tenaga  Guru kontrak dan Guru PNS palang kantor dinas pendidikan kabupaten Maybrat.

Dalam aksi tersebut ada beberapa permintaan yang harus di selesaikan oleh  dinas pendidikan kabupaten Maybrat
– Pertama, hak-hak guru kontrak dan guru-guru pns harus di bayarkan.
– Kedua, raker dinas segera di laksanakan.
– Ketiga  tuntutan ini dalam satu Minggu harus segera di bayar.
– Keempat, mogok mengajar dan sekolah di harapkan jangan di buka.

Menanggapi hal tersebut, kepala dinas pendidikan kabupaten Maybrat  “Kornelius Kambu, S.Sos, M Si, ketika di konfirmasi media Tifacenderawasi.com di Vega Hotel kota sorong, Senin (08/02/2021) terkait aksi Pemalangan kantor dinas pendidikan yang di lakukan oleh sejumlah oknum guru-guru.

Sebagai kepala dinas dirinya tidak tau menahu.
– Pertama, kenapa hak hak guru harus di potong,
– Kedua, alasannya kenapa,,? Harus di perjelas.
– Ketiga, ada beberapa tunjangan dari kementerian
– dan yang keempat terkait dengan guru kontrak.

Kususnya  guru- guru di kabupaten Maybrat mendapat 7 sumber pendapatan
– Pertama, Gaji
– Kedua, tunjangan Laok paok LP
– Ketiga, kepala sekolah mendapat tunjangan
Keempat, wakil kepala sekolah  mendapatkan tunjangan
– Kelima, Dana bos
– Keenam, ada tunjangan dari APBD yaitu dana boskap
– ketujuh, pembayaran guru kontrak di alokasikan melalui sumber dana otsus.

Sedangkan sumber pendapatan dari pusat atau kementrian, yaitu sertifikasi, non sertifikasi, tunjangan daerah terpencil, tunjangan tambahan penghasilan tamsil, semua sudah di lakukan, kurangnya apa lagi di bawa kepemimpinan Bupati kabupaten Maybrat Drs.Bernard Sagrim MM.”kata Kornelius

Lanjut Kornelius menjelaskan, Dana bos di bayarkan berdasarkan jumlah murid atau siswa, ada sekolah yang mendapat kucuran dana bos besar dan juga ada yang mendapat kucuran dana kecil, tergantung daripada jumlah murid atau siswa yang ada di satu sekolah.

Sehingga Bupati Maybrat Bernard sagrim mengambil suatu kebijakan agar dapat  menguntungkan semua sekolah, bupati membuat satu program yang belum pernah ada di kabupaten lain dan baru pertama kali di kabupaten Maybrat, yaitu program Boskap yang di subsidi melalui dana APBD untuk menambah pendapatan suatu sekolah.

Yang menjadi pertanyaan dari para guru-guru mengapa hak hak mereka di potong, sebagai seorang kepala dinas dan di dalam suatu dinas ada terdapat sekertaris dan beberapa kepala kepala bagian (kasubag) dan bendahara.

Hal-hal yang berhubungan dengan keuangan semua sudah ada SOPnya, termasuk kepala bidang selaku yang mengelola kegiatan dan masalah ini sudah pernah dirinya melakukan rapat bersama dengan parah kepala bidang, bendahara dan pegawai di dinas pendidikan kabupaten Maybrat.

Dalam rapat tersebut, dirinya menyampaikan, saya cuma menandatangan permintaan setelah itu disposisi dari bupati ke keuangan untuk proses pencairan anggaran, setelah itu bendahara yang punya tugas untuk membayar.”ucap Kornelius

Sebagai kepala dinas dirinya menyikapi informasi yang berkembang di opini publik bahwa ada terjadi pemotongan anggaran dan lain lain, apakah ada surat perintah dari bupati atau kepala dinas terkait pemotongan hak hak guru, tolong di tunjukan.

Kalau memang ada oknum guru yang merasa di rugikan tidak boleh melakukan aksi Pemalangan kantor, semua harus kumpul dan buat perincian terkait pemotongan atau hak hak mereka yang belum di bayar, setelah itu bawah ke Rana hukum laporkan kepada polres, kejaksaan atau Tipikor sehingga yang bersangkutan bisa di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pewarta: Jefri Sowe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here