Warinussy: SK KPU MANSEL Pasangan Markus Waran – Wempy Rengkung Sah Sebagai Bupati dan Wabup Terpilih

MANOKWARI – Sebagai Kuasa Hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Markus Waran, ST, M.Si dan Wempie Welly Rengkung, SE, M.Si. Saya ingin menyampaikan bahwa klien kami tersebut adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang sah terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2020,” kata Warinussy, 29/01.

Warinussy menyebutkan bahwa penetapan tersebut tertuang di dalam surat keputusan KPU Manokwari Selatan.
“Hal itu didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020,” tuturnya.

“Dengan demikian maka klien kami berdua telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk diterima sebagai pihak terkait dalam perkara sengketa Penghitungan Hasil Pemilu (PHP) Bupati-Wakil Bupati Nomor : 42/PHP.BUP-XIX/2021. Selanjutnya pada sidang pendahuluan hari Kamis, 28/1 di lantai 4, Gedung II MK dalam sidang panel 2 yang dipimpin hakim MK Aswanto, permohonan klien kami diterima,”terangnya.

“Selanjutnya kami bersama kedua klien kami akan menyiapkan keterangan untuk disampaikan pada sidang Jum’at, 5/2 mendatang. Kami telah membaca keseluruhan isi permohonan saudara Seblum Mandacan dan Imam Syafi’i yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Habel Rumbiak dan Ivan Robert Kairupan,” tandasnya.

“Di dalam Peraturan MK Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) telah disebutkan dengan jelas pihak-pihak yang disebut sebagai pemohon,” timpa Warinussy.

Kendatipun dalam faktanya, mereka Sebelum Mandacan dan Imam Syafi’i sudah 3 (tiga) kali mendaftar pada tanggal 6 September 2020, 13 September 2020 dan 12 Oktober 2020.

“Namun sepanjang itu, yang bersangkutan tidak diterima pendaftarannya, karena alasan hukum yang diketahui oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebagai termohon. Sehingga dari fakta hukum tersebut, sesungguhnya saudara Seblum Mandacan dan Imam Syafi’i tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) dalam sengketa di MK ini. Apalagi jika mereka mengajukan permohonan agar MK membatalkan Keputusan KPU Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020. Sehingga hal ini akan menjadi fokus perhatian kami dalam memberi keterangan di sidang MK Jum’at, 5/2 mendatang,” pungkas Yan.

Pewarta: Richard

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here