Joe Biden dan Kamala Harris Dilantik Sebagai Presiden dan Wapres AS, Ini Harapan Yan Warinussy

TIFACENDERAWASIH.com – Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya menyampaikan hormat dan apresiasi tinggi atas dilantiknya Tuan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 dan Wakil Presiden ke-49,”Kata Yan Cjristian Warinissy, (23/01).

Sekaligus Wakil Presiden Perempuan pertama di Amerika Serikat.

“LP3BH sangat menaruh harapan pada perbaikan Situasi Hak Asasi Manusia di dunia, khususnya di Tanah Papua yang saat ini menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tuturnya.

“Meskipun di dalam dokumen Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2504 Tahun 1969 tidak secara jelas ditulis mengenai bahwa Tanah Papua yang dahulu disebut sebagai Nieuw Guinea menjadi bagian integral dari Indonesia,” imbuh Warinussy.

Peran Amerika Serikat lanjutnya sangat jelas dalam proses alih dan atau pemindahan kekuasaan dari Kerajaan Belanda kepada Indonesia dengan PBB sebagai penengah dan atau perantaranya.

“Ini adalah soal yang merupakan akar dari akumulasi persoalan di Tanah Papua yang hingga kini belum tersentuh sama sekali. Secara konstitusional dan hukum sesungguhnya Indonesia sudah memberi ruang di dalam pasal 46 UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mencari jalan penyelesaiannya,” terangnya.

“Sebagai Advokat peraih penghargaan internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 di Montreal, Canada, saya hendak memberi saran kepada Presiden Biden dan Wapres Harris untuk ikut terlibat aktif dalam mendorong dimulainya penyelesaian konflik sosial politik di Tanah Papua melalui jalan Damai,” ujarnya.

“Sejumlah dokumen rahasia maupun literatur sejarah mengenai Papua jelas-jelas telah menunjuk pada kepentingan politik dan ekonomi Amerika Serikat pada sengketa penguasaan atas Pulau Papua dan rakyat asli Papua sejak tahun 1960-an hingga kini. Sehingga menurut pandangan saya, Presiden Biden dan Amerika Serikat memiliki posisi strategis bagi dimulainya penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia dan konflik politik di Tanah ini,”pungkas Yan. (RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here