Bangun Kawasan Industri di Papua

Oleh: John NR Gobai

PAPUA – Stakeholder yang mengerjakan hutan dengan usaha kayu, dapat digolongkan sebagai berikut. Pengusaha Pemegang HPH, Perusahaan Pengekspor, Pengusaha Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), Pengusaha Pemilik Sawwmil, Penggesek Kayu dan Masyarakat. Pemegang HPH semuanya adalah Pengusaha Non Papua, berasal dan tinggal diluar Papua, sementara Pelaku Usaha Non Papua adalah orang Non Papua dan Papua yang bertempat tinggal di Papua.

Dalam hal tertentu Pemegang HPH selalu menjadi anak emas pemerintah dan oknum aparat keamanan. oleh karena HPH tidak dapat membeli kayu dari masyarakat namun menyuruh masyarakat mengambil kayu dari HPH, sementara usaha masyarakat untuk kayu tidak dapat dibendung untuk menjual kayu. maka, kemitraannya perlu diatur melalui regulasi.

Dalam situasi tertentu kayu dari Pelaku usaha non HPH kadang menjadi incaran aparat keamanan, Stakehoder ini semua dapat mendatangkan uang untuk negara dan daerah serta masyarakat.

Dalam membangun Kawasan Industri,
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat papua pemilik kayu yang diciptakan dan dititipkan Tuhan melalui leluhur untuk masyarakat adat hidup dan berkembang dengan kayu tersebut, serta untuk membuka lapangan kerja dan menciptakan sektor produksi lanjutan untuk produk2 yang berasal dari kayu seperti: mebel, flooring, dan lain-lain serta untuk mengatur dan memastikan legalitas kayu untuk pencatatan dan pelaporan kayu agar tepat dan sesuai dengan SVLK dan yang lebih penting juga adalah karena ada pengalaman Pemprov Papua pernah mengekpor kayu dari Jayapura, kayu yg dimaksud baik dari HPH maupun dari Pelaku Usaha Non HPH, maka kami mengusulkan agar ditetapkan satu Kawasan Industri Kayu di Papua, yg dilengkapi dengan industri olahan, kantor administrasi, areal kontainer serta pelabuhan ekpor. Untuk itu, Pemerintah Pusat diminta agar mendukung adanya Kawasan Industri Kayu di Papua.

Untuk keperluan ini maka kami telah mengatur dalam Draft Raperdasi Pengelolaan Kehutanan di Papua yang baru dalam, Pasal 15, Pemerintah Provinsi Papua menetapkan sebuah daerah di wilayah Provinsi Papua sebagai Kawasan Industri Kayu, Penetapan Kawasan Industri Kayu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dimana rencana Kawasan Industri Kayu sebagai Kawasan Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang undangan, Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pada Pasal dimaksud terdapat juga Industri pengolahan kayu terpadu yang selanjutnya disebut industri terpadu adalah industri primer dan industri lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan hukum, Pada Kawasan Industri dilengkapi dengan fasilitas Pabrik dan Pelabuhan untuk melakukan Ekspor Kayu. Ini penting agar Kayu yang dikirim jelas akan disebut Kayu Papua bukan kayu Surabaya atau Kayu Makasar.

Menurut Saya (john) Pelabuhan Depapre baiknya diarahkan sebagai Kawasan industry. Menurut Pasal 20 UU No 5 tahun 1984 tentang Perindustrian dan PP no 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri, untuk itu kementrian Perindustrian agar dapat menetujui pembangunan Kawasan Industri, karena diperlukan adanya pengelolaan kawasan industri kayu di Papua, Kayu dari Papua tidak perlu dikirim keluar Papua, agar kayu dapat diekpor maka diekspor langsung dari Papua, dengan ada Kawasan Indutri di Papua tentu akan ada pengawasan yang ketat, pembayaran kewajiban kepada negara akan dibayarkan langsung dari negara, tentang kesempatan usaha munurut saya pemerintah jangan hanya menganakemaskan Pemilik HPH tetapi Pelaku usaha lain Non HPH juga hrs mendapatkan ksempatan usaha dalam rangka mewujudkan ”Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat” dan saya cukup yakin dengan adanya Kawasan Industri Kayu di Papua maka Lapangan kerja akan terbuka di Papua, Pendapatan masyarakat akan bertambah serta Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. (TC-Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here