Direktur LP3BH Manokwari Desak Presiden Jokowi Evaluasi Total UU Otsus Papua

TIFACENDERAWASIH.com – Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mendesak Presiden Joko Widodo dan Gubernur Papua Lukas Enembe serta Gubernur Papua Barat Drs.Dominggus Mandacan bersama masyarakat mengevaluasi total UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

“Dorongan saya ini di dasarkan fakta bahwa UU Otsus Papua telah sah berlaku sejak tanggal 21 November 2001. Kemudian diberlakukan juga di Provinsi Papua Barat berdasarkan UU No.35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang,” Yan Christian Warinussy SH, Sabtu (16/1/2021.

Dikatakan dia, jika disimak dari isi UU No. 35 Tahun 2008 yang hanya terdiri dari 1 (satu) pasal saja adalah dimaksudkan agar Provinsi Papua Barat juga bisa menerima dana Otsus yang diatur di dalam amanat pasal 34 UU Otsus tersebut.

“Sesuai amanat pasal 78 UU Otsus Papua bahwa evaluasi dilakukan tiap tahun, maka sudah saatnya kini, pelaksanaannya sepanjang 20 tahun terhitung sejak 2001-2020 dievaluasi bersama oleh negara yang diwakili Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten/kota dan rakyat Papua,” paparnya.

Menurut Yan, evaluasi sangat penting untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan kunci, yakni apakah mandat yang diberikan oleh pembuat undang undang (wet gever) di dalam ke 24 Bab dan 79 pasal dari UU Otsus tersebut, kedua, bagaimana implementasinya dalam faktanya dan realitas selama 20 tahun UU ini berlaku, dan ketiga apa yang mesti dilakukan agar implementasi amanat dari tiap Bab dan pasal UU Otsus tersebut dapat dilaksanakan di masa mendatang.

“Sebagai contoh, mengenai amanat Bab X tentang Perekonomian yang diatur dalam pasal 38 sampai pasal 42 UU Otsus. Pada pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan mengenai definisi dari perekonomian di Tanah Papua serta usaha-usaha perekonomian di Tanah Papua. Faktanya selama 20 tahun, kenapa di Biak, Papua misalnya mama-mama Papua masih tetap jualan pinang hanya di depan toko Mito di Pasar lama Biak saja,” tanya Yan.

Apakah mereka, sambungnya, masih harus menunggu 10 atau 20 tahun lagi untuk dapat tempat jualan yang layak secara manusiawi dan sehat, sedangkan di Manokwari, Papua Barat mama-mama Papua masih tetap jualan sayur, buah-buahan dan pinang, sagu bakar hanya di depan ruko dan toko Agung Mulia dan Hotel Sanggeng.

“Kenapa pasar di bekas terminal taksi dan bus Sanggeng-Manokwari tidak bisa mereka gunakan, kemana anggaran untuk pengelolaan pasar mama-mama Papua di Manokwari tersebut? Apa alasan pemerintah tidak bisa melokalisir mama-mama Papua penjual pinang, sirih, kapur, sayur-mayur dan buah-buahan di satu lokasi pasar yang secara ekonomi dan kesehatan memenuhi standar layak dan sehat,” terangnya.

Yan menuturkan, supaya di Biak jangan lagi mama-mama Papua penjual pinang hanya berdagang di sepanjang samping lapangan olahraga remaja, atau di depan pasar Inpres Biak atau di depan Toko Mito Biak saja. Di Manokwari tidak lagi mereka mama-mama Papua hanya membentangkan karpet di atas tanah dan berdagang di sepanjang jalan masuk di Pasar Tingkat Sanggeng hingga ke areal bekas terminal bus Sanggeng, Manokwari.

Hal ini tersebut jelas menunjukkan bahwa implementasi pasal 38 UU Otsus dalam faktanya tidak berjalan baik selama 20 tahun Otsus berlaku di Tanah Papua. Bahkan, belum terlihat kasus yang sama di wilayah Kabupaten lain seperti Sorong, Fakfak, Nabire, Wamena, Merauke dan Jayapura.

“Saya yakin kabupaten induk di Tanah Papua tersebut memiliki masalah yang kurang lebih sama. Apalagi daerah-daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah. Inilah yang menjadi dasar bagi saya untuk mendesak negara dan pemerintah daerah di Tanah Papua agar segera menggelar evaluasi total atas pelaksanaan UU Otsus di Tanah Papua selama 20 tahun terakhir ini,” tutup Yan Christian Warinussy.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here