Yan C. Warinussy: Presiden RI Ambil Langka Tegas Hentikan Ekskalasi Kekerasan Bersenjata di Papua

TIFACENDERAWASIH.com, Manokwari – Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir.H. Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan meningkatnya ekskalasi kekerasan bersenjata di Tanah Papua,”kata Yan Christian Warinussy SH, (11/01).

Warinussy menyebutkan, caranya adalah dengan segera memerintahkan dilakukannya pengurangan personil keamanan dari militer yang berada di Tanah Papua.

“Dan pada sisi lain, saya kira Presiden sudah harus segera menunjuk 1 (satu) orang juru runding yang bertugas melakukan pertemuan secara permanen dan rutin dengan semua kelompok resisten di Tanah Papua,”tuturnya.

Juru runding dimaksud segera bisa berkomunikasi juga dengan pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB), organisasi Papua Merdeka maupun United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) serta Komite Nasional Papau Barat (KNPB) dan West Papua National Authority (WPNA), timpanya.

“Menurut saya, langkah awal dari juru runding yang ditunjuk Presiden ini akan dapat terlaksana, apabila ekskalasi kekerasan antar kelompok TPN PB dengan aparat keamanan TNI dan Polri dikurangi,” terangnya.

Yan mengatakan bahwa usulan agar pendekatan damai ini saya sampaikan kepada Presiden karena situasi kekerasan bersenjata terus terjadi di wilayah Pegunungan Tengah Papua, seperti Nduga dan Intan Jaya.

“Penembakan yang terus terjadi akhir-akhir ini, seperti penembakan terhadap 1 (satu) orang anggota TNI dari YR 400/BR Prada Agus Kurniawan yang gugur Minggu (10/1) di Pos Tigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua,” katanya.

Juga kasus penyerangan dan penembakan serta pembakaran dan satu unit pesawat milik Mission Aviation Fellowship (MAF), lanjutnya.

Diduga perbuatan terakhir ini dilakukan oleh TPB PB. Ini sesuai pengakuan TPN PB melalui juri bicaranya, Sebby Sambom di sejumlah media. “Saya melihat bahwa alasan TPN PB, kalau penyerangan mereka terhadap pesawat MAF karena diduga sebagai antek asing menurut saya sulit dipertanggung-jawabkan,” ujarnya.

“Apalagi alasan bahwa pesawat-pesawat MAF sering memuat personil militer TNI dan Polri. Sehingga saya mendesak Kapolda Papua dan Kapolres Nabire untuk menginvestigasi kasus ini dan memprosesnya secara hukum,”katanya.

Saya justru melihat bahwa sudah saatnya pimpinan TPN PB dan OPM maupun ULMWP dan KNPB serta WPNA diajak oleh pemerintah Indonesia untuk berdialog secara damai dan setara.

“Saya tidak percaya bahwa pilihan jalan angkat senjata atau kekerasan akan mengakhiri konflik di Tanah Papua,”ungkap Warinussy.

Dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan terakhir, tambahnya konflik di Intan Jaya terus meningkat dan kehadiran begitu banyak personil militer disana tidak memberi rasa aman dan tentram bagi rakyat dan pemerintah di daerah tersebut.

“Oleh karena itu saya mendorong dan memberi saran kepada Presiden Jokowi untuk segera melakukan demiliterisasi dan megendepankan jalan damai dengan menunjuk seorang juru runding yang dapat langsung berdialog dengan kelompok-kelompok resisten di Tanah Papua demi mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun di Bumi Cenderawasih tersebut,” tutup Warinussy.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here