Ketua WGAB Menyayangkan Pemilihan Wabup Biak di Tunda

TIFACENDERAWASIH.com – Ketua WGAB Provinsi Papua Yerry Basri Mak, SH menyayangkan penundahan Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Biak, pasalnya penundaan tersebut sudah dua tahun.

Ketua WGAB Provinsi Papua Yerry Basri Mak, SH mengatakan sudah dua tahun Pemerintahan di kabupaten Biak Numfor berjalan tanpa ada Wakil Bupati Biak.

“Apakah ini disengaja untuk Bupati berjalan sendiri sampai dengan masa jabatan lima tahun selesai. Permainan siapa dan sangat disayangkan sekali, bahkan Pemerinta Provinsi Papua sudah empat kali melayangkan surat kepada Bupati Biak dan DPRD untuk melakukan penjaringan Wakil Bupati Biak, tetapi di abaikan sampai sekarang,” kata Yerry kepada awak media di Kotajaya Pura Papua.

Dirinya merasa, apakah Bupati Biak ingin berjalan sendiri sampai masa jabatan selesai lima tahun. Menurut dia, sangat disayangkan sekali apalagi surat dari Pemerintah Provinsi Papua untuk penjaringan Wakil Bupati kabupaten Biak Numfor di abaikan.

“Sudah empat kali Pemerintah Provinsi Papua melayangkan surat sampai sekarang belum ada penjaringan Wakil Bupati Biak suda dua tahun berjalan Bupati kabupaten Biak menjalankan pemerintahan sendiri tampa Wakil Bupati Biak,” ujarnya.

Menurut Yerry, hal ini bertentangan dengan UU No 8/2015 tentang perubahan atas UU No 1/2015 Tetang penetapan peraturan Pemerintah penganti UU No. 1/2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang undang oleh karena itu dibutukan dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam pengisihan jabatan dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

Lebih lanjut, dalam pasal 176 UU Pilkada hanya mengatur mekanisme pengisihan jabatan wakil kepala daerah apabila yang bersangkutan meninggal dunia, permintaan sendiri atau di berhentikan. Ketentuan tersebut tidak mengatur mekanisme pengisihan wakil kepala daerah apabila yang bersangkutan menjadi kepala daerah karena kepala daerah meningal dunia, diberhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan. Sehinga apabila hal tersebut terjadi pemohon berpendapat jabatan wakil kepala daerah akan menjadi kosong, dan di isi dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota berdasarkan usulan dari partai politik pengusung, memiliki kesamaan visi dan misi dengan wakil kepala daerah yang menjadi kepalah daerah.

“Saya menilai pengisihan jabatan wakil kepala daerah mengalami proses yang sangat pajang, berbelit-belit dan terjadi kegaduhan politik sehinga menimbulkan ketidak pastian hukum dan berakibat pemerintahan berjalan tidak efektif yang tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat dikabupaten Biak Numfor,” tutup Yerry Basri Mak SH.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here