Ketua LP3BH Ingatkan Kajati PB Segera Tetapkan ASN Tersangka Dugaan Korupsi

TIFACENDERAWASIH.com – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Christian Yan Warinussy terus mengingatkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat untuk menepati janjinya dengan menetapkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Raja Ampat, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 223 unit septic tank individual tahun 2018 senilai Rp. 7, 062 Miliar rupiah, Minggu (03/01/2021).

Menurut Yan, janji Kajati Papua Barat telah disampaikan oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat Syafiruddin melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati PB pada 20/12/2020 lalu kepada para kuli tinta di Manokwari, Papua Barat.

“Karena dikatakan bahwa semua proses sudah selesai dan tinggal menetapkan tersangka saja, apalagi orang (calon tersangka) sudah ada, maka kini tinggal ditetapkan saja sesuai amanat UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” ujar Yan.

Sesuai data yang diperoleh LP3BH, kata Yan bahwa anggaran proyek pembangunan septic tank individual senilai Rp. 7, 062 Miliar tersebut telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

“Di Kabupaten Raja Ampat sendiri berdasarkan data yang ada banyak masyarakat yang tidak menerima tangki septik,” jelasnya.

Bahkan dirinya menuturkan banyak yang menerima, namun tidak terpasang sebagaimana mestinya.

“Anggaran proyek pengadaan septik tank individual tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2018,” tuturnya.

Perlu diketahui, bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi pengadaan septik tank sebanyak 223 unit untuk masyarakat di 3 (tiga) lokasi berbeda di Kabupaten “1000 pulau” Raja Ampat, yaitu di kota Waisai sebanyak 100 unit, Waigeo Selatan sebanyak 50 unit, dan Misool Timur sebanyak 73 unit.

“Uang pengadaan septik tank tersebut sudah dicairkan 100 persen, tetapi hasil di lapangan nihil. Hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat, akibat terbengkalainya proyek tersebut mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp. 4, 112 Miliar rupiah,” terang Yan.

Untuk itu, LP3BH mendesak, Kajati PB segera menetapkan ASN tersebut menjadi tersangka dan menyeretnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manokwari, guna mempertanggung jawabkan perbuatannya yang termasuk kategori kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) tersebut.

(Richard)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here