Kejagung Bentuk Timsus Penuntasan Pelanggaran HAM Berat, Warinussy : Pesimis dan Prihatin

TIFACENDERAWASIH.com – Pembentukkan Tim Khusus oleh Kejaksaan Agung untuk Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat ditanggapi oleh Yan Christian Warinussy, SH.

“Selaku Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya merasa pesimis dan prihatin mendengar dan menyaksikan dibentuknya Tim Khusus Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat oleh Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 30/12/2020 lalu,” katanya. (31/12)

“Keprihatinan dan rasa pesimis saya didasarkan pada 3 (tiga) hal. Pertama, UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM sudah jelas mengatur tentang kewenangan Komnas HAM RI selaku penyelidik dan Kejaksaan Agung RI selaku Penyidik dan Penuntut Umum bagi kasus dugaan pelanggaran HAM Berat. Kedua, semenjak diundangkannya kedua UU tersebut oleh Negara, Komnas HAM RI khusus bagi kasus dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua sudah bekerja sangat maksimal dalam membawa kasus Wasior 2001, Wamena 2003 dan Kasus Paniai berdarah 2014 ke Pengadilan HAM melalui Kejaksaan Agung RI, tapi senantiasa berkas perkaranya dikembalikan dengan alasan tidak cukup bukti. Ketiga, sangat dikhawatirkan bahwa penambahan elemen birokrasi seperti tim sus Kejagung RI justru semakin menjauhkan terpenuhi rasa keadilan pada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua yang sudah banyak tidak ada lagi alias wafat,”terangnya.

Warinussy mengatakan bahwa hal ini disebabkan karena salah satu hasil rapat awal tim sus Kejagung RI setelah dilantik oleh Jaksa Agung tanggal 30 Desember 2020 lalu adalah menginventarisir kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat. Ini sangat ironis dan semakin memperkuat praduga publik dan korban pelanggaran HAM Berat bahwa institusi Kejagung RI sama sekali tidak memiliki kemauan dan kesungguhan bahkan keseriusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat yang terjadi semenjak diundangkannya UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM,”ujar Warinussy.

Apalagi lanjutnya, bagi kasus-kasus Wasior, Wamena dan Paniai di Tanah Papua.

(Richard)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here