Terkait Pembentukan Kodim 1810/Tambrauw, Ini Kata Yan Christian Warinussy SH.

TIFACENDERAWASIH.com – Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya mendorong Bupati Tambrauw untuk mendengar aspirasi penolakan masyarakat sipil/adat atas pembangunan komando teritorial Kodim 1810/Tambrauw,”kata Warunussy kepada media ini.

Warinussy mengatakan, bahwa meskipun Kodim 1810/Tambrauw telah diresmikan oleh Danrem 181/PVT pada Senin, 14/12/2020 lalu di Sorong. Namun itu terjadi diatas protes keras warga masyarakat Tambrauw, termasuk para intelektual muda Tambrauw yang bernaung di bawah Forum Intelektual Muda Tambrauw Cinta Sama (FIMTDC).

“Perbedaan pendapat yang tajam antara masyarakat adat/sipil ini bukan tanpa dasar, karena model pendekatan keamanan beraroma kehadiran personil militer di Tanah Papua telah berlangsung lebih dari 50 tahun,”tuturnya.

Bahkan senantiasa lanjutnya meninggalkan luka di hati rakyat Papua secara umum, termasuk rakyat Tambrauw.

“Kasus Nduga yang sejak Desember 2018 hingga saat ini banyak rakyat Ndugama tidak bisa merayakan Natal di kampung halamannya menjadi contoh faktual bahwa operasi militer tidak selalu melahirkan suasana damai dan aman di hati dan diri rakyat Papua,”terangnya.

Semenjak digelarnya operasi militer sejak awal integrasi Papua ke Indonesia tahun 1961 pasca Trikora , belum pernah ada penyelesaian secara hukum atas berbagai kasus dugaan pelanggaran HAk Asasi Manusia (HAM) Berat yang dialami rakyat Papua, termasuk di wilayah kepala burung (vogelkop) Papua, termasuk Tambrauw yang kini menjadi wilayah kerja Kodam XVIII/Kasuari,timpa Warinussy

“LP3BH Manokwari memiliki catatan dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan para pelaku dari militer (TNI), termasuk dugaan pembunuhan kilat di luar proses hukum (extra judicial killing) tahun 1965 di Arfai, Manokwari yang belum diselesaikan secara hukum oleh negara,”ungkapnya.

“Sehingga LP3BH mendesak Presiden Joko Widodo hendaknya memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk mempertimbangkan kembali rencana pembukaan pos-pos militer baru di Tanah Papua, termasuk Kodim 1810/Tambrauw tersebut,”ujarnya.

“Pertimbangan tersebut perlu pula didasarkan pada amanat UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang sama sekali tidak memberi titik tekan pada pengembangan institusi militer di Tanah Papua. Termasuk dari sisi penganggarannya tidak diatur sama sekali. Sehingga para Bupati/Walikota di Tanah Papua, termasuk Papua Barat tidak “terjebak” atau “ditekan” untuk menyediakan lahan dan atau pos anggaran bagi pembiayaan operasi militer dan pembangunan instalasi militer yang beresiko “tabungan” kekerasan bagi rakyat Papua secara intensif di masa depan,”tutupnya.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here