Jelang Natal 2020, Direktur LP3BH Manokwari Apresiasi Kinerja Kajati Papua Barat

TIFACENDERAWASIH.com – Menjelang Perayaan Natal 2020 dan akhir tahun 2020, sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya memberi penghormatan dan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat yang terus melakukan penyelidikan dan penyidikan atas sejumlah kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi di Papua Barat,”kata Yan. (21/12).

Salah satu yang terakhir adalah telah diketahuinya seseorang calon tersangka yang menurut release Kajati Papua Barat akan ditetapkan sebagai tersangka pada awal tahun 2021 mendatang.

“Yaitu terduga pelaku kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan septic tank individual di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kerugian negaranya ditaksir berjumlah 7 Milyar rupiah lebih dalam tahun anggaran 2018,”ujar Warinussy.

Menurut Warinussy, berdasarkan amanat pasal 2 dan pasak 3 dari UU RI No.31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Kajati Papua Barat dan jajaran penyidiknya memiliki kewenangan penting untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan proporsional terhadap segenap laporan masyarakat yang masuk kepadanya.

“Atas upaya penyelidikan itulah, maka Kajati PB memiliki alasan cukup menurut UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan sekaligus menetapkan tersangkanya,”ucapnya.

Sehingga lanjutnya, rencana penetapan tersangka Tipikor septic tank Kabupaten Raja Ampat ini akan memicu Kajati PB segera pula menetapkan peningkatan status laporan mengenai dugaan Tipikor Dana Hibah Provinsi Papua Barat bidang keagamaan dan mahasiswa.

“Juga kasus dugaan Tipikor di Sekretaris Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, maupun Dugaan Tipikor Dana Hibah Papua Barat Televisi,”sambung Yan.

“Keberadaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat di awal berdirinya adalah melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penindakan yang semakin subur berbuah jelang akhir tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021 secara pasti dan perlu mendapat respon dan dukungan semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil/adat di Papua Barat,”tutup Advokat senior.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here