Aloysius Dumatubun: Polisikan Paslon Bupati Merauke Karena Gelar Yang Disandang

TIFACENDERAWASIH.com – Pemerhati pendidikan kabupaten Merauke, Aloysius Dumatubun mempolisikan salah satu kandidat calon Bupati kabupaten Merauke, Dirinya tidak setuju dengan gelar Drs yang disandang oleh salah satu kandidat.

“laporan saya kepada salah satu kandidat yang menggunakan ijazah itu, saya lakukan ini untuk kebenaran, saya tidak menginginkan kami warga Merauke ini dibodohi, ini yang saya tidak mau,” kata Aloysius di kantornya, Jumat (18/12/2020).

Dirinya menjelaskan, menurut UU No 2 tahun 1989 mengenai sistem pendidikan nasional, yang mana UU tersebut sudah disempurnakan dengan UU Nomor 20 tahun 2003. Setelah itu masih merujuk lagi kepada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1990 tentang sistem pendidikan nasional.

“Warga merauke perlu ketahui bahwa dengan UU yang saya sebutkan tadi, maka lahirlah satu keputusan tentang gelar dan sebutan perguruan tinggi itu diatur dalam keputusan menteri pendidikan kebudayaan RI nomor 036/U tahun 1993. Ada lagi peraturan menteri pendidikan kebudayaan nomor 154 tahun 2014 tentang rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta gelar lulusan perguruan tinggi,” jelasnya.

Telah dijelaskan bahwa, keputusan menteri pendidikan nomor 036/U/1993 disebutkan gelar perguruan tinggi, sudah jelas aturan yang dikeluarkan bahwa terhitung sejak tanggal 9 februari tahun 1993 gelar lama seperti Ir,Drs,Dra dll sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Dalam hal ini pemerintah beri batasan, jadi sekiranya ada masyarakat indonesia yang lahiran tahun 1964 dan 1965 adalah generasi terakhir yang boleh menggunakan gelar Drs dan lain-lain itu, generasi itu boleh menggunakan gelar itu sampai yang bersangkutan meninggal dunia itulah batasannya, salah satu contoh gelar yang dipakai hingga saat ini yakni pak kapolres Merauke beliau lahiran 1965 maka gelar Ir tetap dan melekat itu yang kita harus tunduk dan hormati,” terang Aloysius.

Jika saat ini masih ada generasi penerus lahiran tahun 1966,1967,1968,1969 dan 1970 masih menggunakan gelar Ir,Drs,Dra dan liannya dapat dinyatakan tidak berlaku sesuai aturan yang ada.

“berkaitan dengan laporan saya di kantor polisi, saya hanya ingin kami warga merauke jangan di tipu, jujur saya tidak ingin saudara-saudara saya hitam keriting ditipu. Menurut penelusuran KPU tidak ada masalah, tetapi saya mengajak warga merauke untuk mari kita pahami dulu undang-undang ini”.

Aloysius Dumatubun juga mempertanyakan mengapa Yayasan Merdeka Manado Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) dapat mengeluarkan surat keterangan kelulusan sedangkan dalam perundang-undangan yang dapat mengeluarkan keteranhna kelulusan yakni dari pihak perguruan tinggi bukan yayasan.

“berkaitan dengan surat dari yayasan, yang isinya bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian negara dan ijazah terlampir, disini saya mau sampaikan ke warga Merauke supaya kita tidak ditipu, universitas negara fakultas negara itu adalah universitas yang dikelola oleh negara”.

Yang memiliki kewenagan untuk meluluskan mahasiswa perguran tinggi swasta yakni Panitia Ujian Negara disamakan, selain kewengan itu panitia juga punya wewenang untuk memberikan tanda kelulusan.

“otomatis didalam ijazah harus ada 3 stempel dan 3 tanda tangan yakni dari pertama dari kopertis wilayah 9 makasar, kedua panitia ujian negara dan ketiga itu stempel dan tanda tangan sari ketua perguruan tinggi yang dimaksud. Saya mau sampaikan bahwa dalam hal ini ketua yayasan Merdeka Manado tidak punya wewenang untuk mengeluarkan surat keterangan kelulusan, saya minta kepada negara tolong periksa yayasan ini betul atau tidak, saya sudah beri msukan ke KPU Merauke terkait permasalahan ini beberapa bulan lalu tapi tidak dijawab, setelah saya buat laporan barulah KPU beri alasna dengan dasar surat dari yayasan itu,” imbuh Aloysius.

Aloysius Dumatubun berterimakasih kepada kapolres Merauke Akbp.Ir.Untung Sangaji.M.Hum Merauke yang siap membantu untuk memecahkan persoalan yang dilaporkan oleh dirinya.

“sangat luar biasa tanggapan dari bapak kapolres kita ini, saya percaya. Kami semua pemerhati pendidikan percaya bahwa beliau bapak kapolres akan mengusut tuntas apalagi peraturam UU yang saya uraikan tadi sangat jelas. Dari persoalan ini kenginn saya cuma satu yakni jujur, untuk jadi pemimpin itu harus jujur dong, hal kecil saja sudah tidak jujur bagaimana dengan hal-hal yang lain. Ingat mata hati dengan kantong baju sangat dekat, kalau kita menutup kntong baju maka semua kejujuran akan keluar dari mata hati, sebaliknya jika kita melihat setumpuk uang dan membuka kantong baju maka tertutuplah mata hati,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here