Yan Christian Warinusssy: Jika Terbukti Terjadi Money Politik Harus di Proses Hukum

TIFACENDERAWASIH.com – Terkait dengan dugaan politik uang (money politik) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Manokwari, Rabu (09/12/2020) lalu. Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH mengatakan jika ada bukti maka harus di proses hukum.

“Sebagai Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, saya memberi dukungan kepada Gabungan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Manokwari dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari dalam menelusuri dugaan adanya politik uang (money politic) dalam Pilkada Kabupaten Manokwari, 9 Desember 2020 lalu,” ucapnya.

Kata dia, sesuai informasi yang ada bahwa diduga ada salah seorang ibu (istri salah satu kandidat) melakukan pemberian atau pembagian uang kepada sejumlah orang yang diduga adalah tenaga teknis pilkada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Manokwari.

“Menurut saya jika hal itu benar Ada faktanya, maka tentu ada bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum,” tuturnya.

Lanjut Yan, setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun kandidat Pilkada, maka hendaknya Gakkumdu dapat memproses masalah tersebut, hingga menyeret pelakunya ke pengadilan.

“Saya kira contoh kasus yang berhasil pernah diraih oleh Gakkumdu Kabupaten Manokwari, yaitu saat mereka mampu menyeret 3 (tiga) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Manokwari Barat hingga divonis bersalah melakukan tindak pidana dan dimasukkan ke hotel prodeo Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Manokwari pada pemilu yang baru lalu,” tandas Yan.

Bahkan di Biak, menurut Yan, belum lama ini Gakkumdu setempat bisa menyeret Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori hingga finish juga di Lapas Biak,” terangnya.

Jadi menurut Yan, hendaknya prinsip hukum hrus ditegakkan, kendatipun langit akan runtuh (Fiat Justitia Ruat Coelum) dapat dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam kasus Gedung Kantor Persekutuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Papua Barat ini, agar rakyat Indonesia di tanah Papua percaya bahwa hukum tidak pandang bulu sebagai pedang bermata dua, tutup Yan Christian Warinusssy.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here