Sidang Sengketa Panitia Seleksi Anggota DPRPB Kembali di Gelar di Jayapura

TIFACENDERAWASIH.com – Sidang perkara sengketa tata usaha negara (TUN) Nomor : 42/G/2020/PTUN.JAP kembali di gelar di Jayapura, Senin 14/12) hari ini dipimpin oleh hakim ketua Yusuf Klemen, SH, mengadili gugatan Vincentius Paulinus Baru, dkk melawan panitia seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Provinsi Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan periode 2019-2024.

“Dalam sidang hari ini, sesuai agenda adalah pembuktian surat dari pihak penggugat, tergugat dan tergugat II Intervensi,” kata Yan Christian Warinussy, Senin (14/12/2020.

Dalam sidang tersebut, penggugat yang diwakili pengacaranya, Ana Rita Ohee mengajukan 66 alat bukti surat.

“Antara lain diajukan Keputusan Panitia Seleksi (Pansel) Anggota DPR PB ?melalui mekanisme pengangkatan Nomor : 15/K-P/2020, tanggal 5 Juli 2020. Yang sekaligus merupakan objek sengketa, dan pihak penggugat hanya mengajukan bukti foto copy dari foto copy berwarna,” ujarnya.

Bahkan, juga diajukan sejumlah bukti lain yang berkenaan dengan para tergugat II Intervensi, seperti foto copy surat keputusan dari Partai PDI Perjuangan dan Partai Hanura serta bukti-bukti privat seperti foto copy akte kelahiran dan surat baptis dari salah satu tergugat intervensi yaitu saudara Dominggus Adrian Urbon.

“Selanjutnya kami dari tergugat juga mengajukan 3 (tiga) bukti surat, yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) Nomor : 161.92-3763 Tahun 2010, tanggal 19 Oktober 2020 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPR PB Melalui Mekanisme Pengangkatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024,” tutur Warinussy.

Kemudian, Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 188.4-4/240/10/2019 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Penjaringan Calon Anggota DPR PB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024, tanggal 28 Oktober 2019. Serta bukti surat Keputusan Gubernur PB Nomor : 188.4-05/1/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pansel Calon Anggota DPR PB Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Dari Unsur Masyarakat Adat.

Pihak tergugat intervensi berhalangan hadir dalam sidang siang tadi. Selanjutnya karena pihak Penggugat yang diwakili Kuasa Hukum Advokat Ana Rita Ohee serta Tergugat diwakili Advokat Yan Christian Warinussy masing-masing masih akan mengajukan bukti surat tambahan, sehingga majelis hakim PTUN Jayapura menunda persidangan hingga Selasa, 05 Januari 2021 dengan agenda tambahan bukti dari para pihak.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here