Klarifikasi Ketua Gakkumdu Supiori Terkait Informasi OTT Saat Masa Tenang Pilkada Supiori

TIFACENDERAWASIH.com, Supiori – Bertempat dikantor Bawaslu Supiori, Ketua Sentra Gakkumdu Supiori, Jani Herik Prawar SH, di dampingi Kasat Reskrim dan Kejaksaan, mengklarifikasi berita yang beredar di media terkait informasi OTT saat masa tenang dalam patroli pengawasan politik uang Pilkada Supiori yang terjadi pada hari selasa, 8 desember 2020 di desa Duber, Distrik Supiori Timur.

Jani Herik Prawar. SH menjelaskan bahwa pada tanggal 5 desember 2020 sampai tanggal 8 desember 2020 adalah memasuki tahapan masa tenang Pilkada Supiori. Maka Bawaslu Supiori bersama-sama sentra Gakkumdu Supiori dan juga mengundang Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melaksanakan apel patroli pengawasan politik uang pada masa tenang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2020. Dan untuk memastikan tahapan masa tenang tersebut berjalan dengan lancar, maka pada hari selasa 8 desember 2020, bertempat di desa Duber, Distrik Supiori Timur kabupaten Supiori, bersama-sama dengan unsur TNI, Brimob serta Sentra Gakkumdu melaksanakan razia dengan sasaran sajam, miraz dll yang di mulai sekitar pukul 16:30 WIT sampai pukul 18:45 WIT.

Ketua Gakkumdu Supiori, Jani Herik Prawar SH membenarkan adanya razia dan ditemukan sebuah mobil RAS berwarna silver dengan nomor polisi B 1796 CZM yang ditumpangi oleh Yan. Artinus Mbaro bersama 2 orang rekan nya. Dan didalam mobil tersebut terdapat 1 buah tas ransel berwarna hitam, yang isinya 120 amplop. Dimana setiap amplop berisi uang sebesar Rp 250.000, uang pecahan 100.000 sebanyak 9 bal, totalnya 90jt. Kemudian uang pecahan 50rb sebanyak 28 bal dengan total 140jt. Sehingga jumlah total keseluruhan uang tersebut adalah 260jt rupiah.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua sentra gakkumdu Supiori, jani herik prawar SH di sekretariat sentra gakkumdu Supiori, jumat 10 desember 2020.
Dirinya menjelaskan bahwa setelah melakukan razia dan diamankan oleh gakkumdu, Yan Artinus bersama 2 orang rekan nya oleh Bawaslu didampingi penyidik melakukan klarifikasi di kantor Sentra Gakkumdu. Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membayar honor saksi dan operasional pengurus dan Tim Koalisi dari Paslon nomor urut 2 yaitu Ruth Naomi Rumkabu dan Piet Yan Karel Pariaribo. “Rabu tanggal 9 desember 2020 jam 21:41 WIT Yan didampingi kuasa hukumnya mendatangi kantor Sentra Gakkumdu bersama-sama Tim Koalisi atas nama Godlif Kawer dan Yosep Korwa didampingi kuasa hukum dri pasangan calon dan juga bersama 118 orang saksi disetiap TPS dan 10 orang saksi di setiap distrik untuk membuktikan kepada Sentra Gakkumdu.

“berikut rincian pembayaran honor saksi tahap dua, Rp 250.000 dan tahap tiga Rp 750.000. Jumlah keseluruhan Rp 1.000.000 untuk satu orang saksi x 118 saksi di setiap TPS. Totalnya Rp 118jt.
Kemudian pembayaran honor saksi tahap dua, yaitu Rp 250.000 dan tahap tiga Rp 750.000. Jumlah keseluruhan Rp 1.000.000 untuk 1 orang saksi x 10 orang saksi setiap distrik, berjumlah Rp 10jt rupiah. Ketiga, yaitu untuk pembayaran kendaraan operasional tim koalisi NAPI Bangkit, 5 unit mobil avansa sebesar Rp 50jt rupiah. Yang keempat yaitu untuk belanja konsumsi makan minum para saksi dan koalisi, berjumlah 22jt rupiah. Yang kelima, yaitu untuk pembayaran sewa sekretariat koalisi Gerindra supiori berjumlah 50jt rupiah. Dan yang keenam yaitu untuk pembayaran jasa perhitungan cepat paslon NAPI Mambri berjumlah 10jt rupiah”.

Ketua gakkumdu Supiori mengatakan setelah yang bersangkutan, yakni Yan Artinus Mbaro beserta tim koalisi atas nama Godlief Kawer dan Yosep Korwa didampingi kuasa hukum pasangan calon nomor urut dua (2) dan juga bersama dengan 118 orang saksi disetiap TPS dan 10 orang saksi disetiap distrik mendatangi sekretariat Sentra Gakkumdu Supiori guna melakukan klarifikasi dan memberikan bukti yang kuat, bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran honor saksi berjumlah 118 saksi disetiap TPS dan 10 orang saksi disetiap distrik dan oprasional pengurus tim koalisi, maka Sentra Gakkumdu Supiori menyerahkan kembali uang tersebut yang menjadi hak para saksi dan kebutuhan oprasional tim koalisi.

(Jimmy. Lengkong)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here