Yan Christian Warinussy: LP3BH Manokwari Banyak Terima Laporan Terkait Politik Uang

TIFACENDERAWASIH.com – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH angkat bicara terkait dengan dampak buruk dari politik uang.
Menurutnya, lembaga bantuan hukum yang di nahkodainya sudah banyak laporan dengan adanya politik uang tersebut.

“Sebagai Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, saya ingin mengingatkan dampak buruk dari politik uang (money politic) saat berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah di 11 Kabupaten di Provinsi Papua maupun 9 Kabupaten di Provinsi Papua Barat pada Rabu (9/12) mendatang,” kata Yan, Senin (6/12/2020).

Satu hal yang patut diketahui lanjutnya, bahwa LP3BH Manokwari sudah menerima banyak informasi mengenai gerakan politik uang tersebut.

“Di Manokwari misalnya, ada kandidat yang sudah mulai menjemput para ketua Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) entah untuk keperluan apa? Hal tersebut kami menduga kuat bakal terjadi bahkan mungkin sedang terjadi juga di sejumlah kabupaten lain di Papua Barat dan Papua,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara hendaknya benar-benar bertindak netral.

“Sedikitpun tak boleh menunjukkan sikap yang bisa memberi sinyal bahwa KPU sedang berusaha menggolkan calon peserta (kandidat) tertentu, utamanya calon-calon incumbent seperti di Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Manokwari,” bebernya.

Lebih lanjut, Yan mengingatkan khusus 3 (tiga) kabupaten yang “bertarung” melawan kotak kosong seperti Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

“Provinsi Papua, seperti Kabupaten di wilayah Jayapura/Kerom dan wilayah-wilayah pegunungan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga mesti diingatkan agar bertindak selaku pengawas berdasar hukum,” terangnya.

“Sehingga Bawaslu mampu menilai dengan cermat dari sisi administrasi maupun hukum mengenai segenap hal yang menjadi sengketa pilkada tersebut,” sambungnya.

Yan menuturkan, hanya dengan penerapan aturan sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang benar dan diterima oleh rakyat, akan mengeliminir terjadinya pelanggaran pemilihan umum (pilkada) tersebut.

“Saya kira sejak memasuki Minggu tenang hari Minggu, 6/12 hingga 10/12 mendatang, itu Bawaslu sudah harus melakukan pengawasan secara teliti atas semua gerak-gerik para kandidat bersama tim suksesnya. Baik saat pagi, siang, sore hingga malam dan tengah malam nanti,” ucapnya.

“Sangat baik jika Bawaslu menggunakan tim investigasi yang mampu mengantisipasi hingga bertindak secara tegas menurut hukum atas bentuk-bentuk pelanggaran diatas,” tutup Yan.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here