LSM WGAB Papua: KPK Usut Tuntas Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika

Ketua LSM WGAB Provinsi Papua Yerri Basri Mak, SH.

TIFACENDERAWASIH.com, Jayapura – Sikapi terkait Kasus Adanya Dugaan Korupsi pada Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika, LSM WGAB Provinsi Papua meminta KPK segerah memangil dan menahan parah tersangka yang terlibat korupsi pada pembagunan gedung gereja GIMNE timika.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua, Yerry Basri mak SH, melalui terlepon seluler kepada awak Media ini Minggu (29/11/2020) mengatakan, KPK segerah memangil pihak-pihak yang terlibat atas dugaan korupsi dana pembagunan gedung gereja Kingmi Mile 32 Mimika, karena tindakam para pelaku sudah keterlaluan karena menyangkut anggaran pembagunan Rumah Tuhan.

Lanjut Yerri dengan nada kesal mengatakan, manusia-manusia tersebut sudah tidak takut tuhan, dengan tegah menyalagunakan anggaran pembangunan Gereja, sehingga mengakibatkan Pembangunan gereja tersebut terbengkalai sampai saat ini.

“Saya selaku ketua LSM Wgab Provinsi Papua meminta KPK segerah memangil mereka yang sudah di tetapkan sebagai tersangka untuk ditahan dan proses hukum, sebab masyarakat sudah menungu lama ingin mengetahui terkait penahanan mereka yang terlibat dalam kasus korupsi pembagunan gedung gereja Kingmi mile 32 Timika.

“LSM Wgab Provinsi Papua percaya kepada lembaga KPK untuk memproses kasus ini dan kami (LSM WGAB) akan terus mengawal kasus ini sampai para oknum yang terlibat di tahan dan jatuhi vonis hukuman sesuai dengan perbuatan mereka,” tandas Yerri.

Seperti yang dikutip dari Media Online EVAV.News dimana Tokoh masyarakat Amungme Kabupaten Mimika, Yafet Beanal secara tegas meminta aparat Kepolisian agar melakukan penangkapan terhadap siapapun yang menghalangi proses hukum dugaan korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika.

Menurut Yafet, Hampir seluruh rakyat Mimika saat ini mendukung kinerja KPK guna menangkap secara paksa para tersangka dugaan Korupsi Gereja Kingmi.

“Kami Menjamin keamanan di Mimika, jadi siapapun yang mencoba menghalangi proses hukum kasus ini harus di tangkap, karena hampir seluruh masyarakat Mimika mendukung KPK dalam melakukan upaya paksa terhadap para tersangka,” Tegasnya.

Yafet menyebutkan, Perilaku Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang diduga terlibat dalam korupsi uang rakyat untuk pembangunan rumah Tuhan itu, merupakan tindakan liar yang diluar dari akal sehat karena telah merugikan rakyat Mimika dan telah melanggar hukum Tuhan maupun Hukum di Negara Republik Indonesia.

“Saya sebagai tokoh masyarakat di Mimika sekaligus Ketua FPHS Tsingwarop sangat prihatin dengan perilaku Bupati yang diduga keras terlibat beberapa kasus korupsi dalam tubuh Pemda Mimika, termasuk melawan kebijakan Negara, dimana yang bersangkutan bersekongkokol untuk merampas hak Rakyat,’’ ujar Yafet melalui siaran Pers yang diterima redaksi Media ini. Jumat, (27/11).

Tokoh Masyarakat Adat Amungme mengemukakan, Prilaku Bupati merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, sehingga harus ada tindakan tegas dari KPK, dengan secepatnya melakukan upaya paksa penahanan dan penangkapan.

Dirinya mencontohkan, Alokasi Dana saham dari PT Freport yang menjadi hak Masyarakat Adat Mimika juga diambil oleh Bupati Mimika, “ ini tindakan yang diluar dari akal sehat karena Dana untuk rumah Tuhan saja bisa diambil apa lagi hak Masyarakat,’’ Tandas Yafet.

Dikatakan, Saat ini Bupati tersangkut kasus dugaan korupsi dana Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sehingga Lembaga Anti Rasua ini diharapkan secepatnya mengambil langkah tegas dan terukur dengan melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Bupati sehingga ada efek jerah kedepan.

“Pembangunan Ruma Tuhan ini menelan biaya Rp 161 milyar lebih dari APBD Kabupaten Mimika selama tiga tahun, namun gedung Gereja hingga saat ini masih terbengkalai, nah ini kejadian yang luar biasa, karena Dana untuk rumah Tuhan saja bisa terjadi dugaan tindak pidana korupsi apalagi Proyek dan program yang lain, ” Ucap Yafet.

Yafet berharap, Penegak Hukum di NKRI yakni KPK, Polri dan Kejagung agar memeriksa seluruh transaksi program dan kegiatan yang di danai APBD Mimika selama beberapa tahun kepemimpinan Bupati Eltinus Omaleng hingga akhir kepemimpinanya secara baik.

“Kami berharap KPK datang sendiri ke Mimika dan melihat secara langsung kehidupan masyarakat di sini, Dari Dana APBD Kabupaten Mimika setiap tahun sebesar 4,5 Triliun secara fisik apa yang dibangun di Mimika, APBD Triliunan ini dari pajak rakyat, pajak tanah rakyat, pajak kekayaan alam rakyat, namun kepemimpinan Bupati Eltinus Omaleng, Rakyat Mimika hingga kini hidup sangat memprihantinkan, sehingga benar-benar sangat miris,” tandas Yafet.

Yafet secara tegas mengingatkan kepada beberapa oknum yang diduga tim bentukan para tersangka yang berkoar-koar untuk menghalang proses hukum di KPK, agar berhenti melakukan peralihan opini dan bergabung bersama-sama dengan Masyarakat Mimika mendukung KPK dalam melakukan upaya paksa terhadap para tersangka.

“Saya mengharpkan kepada aparat keamanan, agar oknum-oknum yang mencoba menghalangi proses hukum kasus ini agar segera ditangkap, karena dugaan korupsi dalam Kasus ini, merupakan kejahatan luar biasa, yang merugikan Negara secara umum dan sangat merugikan Masyarakat Mimika secara khusus, ” harap Yafet.

Dia juga menyampaikan kepada Pihak Kepolisian untuk tidak memberikan ijin kepada siapapun yang akan melakukan aksi dalam bentuk apapun, dalam hal menghalang-halangi proses hukum, yang termuat dalam pasal 21 undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kami berharap pihak Kepolisian tidak tebang pilih dalam hal ini, karena proses hukum kasus ini sementara berjalan di KPK, kenapa ada kelompok buatan oknum tersangka, yang mau lakukan manuver-manuver agar menyatakan ke publik bahwa tindakan dari Bupati benar, bahkan seolah-olah Negeri Mimika ini tidak mengenal hukum,” jelas Yafet.

Yafet mengaku, seluruh rakyat Mimika sangat mendukung dan setuju bila dalam waktu dekat Komisi Pemberantasan Korupsi, melakukan upaya paksa penangkapan terhadap para tersangka yang sudah mencuri uang yang telah diperuntukan untuk Rumah Tuhan Kingmi Mile 32.

“Publik Mimika serta Masyarakat Adat siap bergandengan tangan dengan KPK dalam pemberantasan kasus ini, sehingga membuat efek jerah bagi para pecundang koruptor yang hingga kini terus bermain mata dengan oknum pengusaha, guna menggerogoti dan merampas hak-hak rakyat di Mimika ,” pungkasnya.(By red)

(TC/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here