Evaluasi Otonomi Khusus di Tanah Papua

Oleh: Yan Christian Warinussy

TIFACENDERAWASIH.com – Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya mendesak Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo untuk memerintahkan disetujuinya pelaksanaan evaluasi total terhadap pemenuhan amanat dari Undang Undang RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Menurut pandangan saya selaku Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), amanat pasal 78 UU Otsus bahwa evaluasi dilakukan setiap tahun.

Berkenaan dengan akan berakhirnya pemberian dukungan Pemerintah Pusat melalui dana otonomi khusus setara 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional untuk pelaksanaan Otsus. Maka menurut saya evaluasi mendesak untuk dilakukan sekarang ini dengan prakarsa pertama dan utama dari rakyat Papua.

Suara rakyat Papua dapat diwakili dan atau diwadahi oleh dan atau melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan MRPB dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua serta DPRPB.

Evaluasi mesti dilakukan dengan kurang lebih menjawab 3 (tiga) pertanyaan utama, yaitu : pertama, apa yang menjadi mandat dari setiap Bab (24 Bab) dan Pasal (79 Pasal) dari UU Otsus Papua .? Kedua, bagaimana implementasi mandat-mandat dari setiap Bab dan setiap Pasal tersebut dalam prakteknya selama 20 tahun, baik di Provinsi Papua maupun di Provinsi Papua Barat. Lalu ketiga, Kalau mandat tersebut dalam praktek implementasinya tidak sesuai atau tidak dilaksanakan, maka apa hambatan dan atau kendalanya serta bagaimana agar dalam masa depan dapat diwujud-nyatakan ?

Sehingga dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang mampu dijadikan sebagai landasan hukum dalam merumuskan pola penyelesaian masalah sepanjang 20 tahun dan atau 25 tahun Pemerintah Pusat memberikan dana Otsus ke Papua dan Papua Barat.

Evaluasi juga menjadi penting untuk menunjukkan kepada negara bahwa rencana pemekaran wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota di Tanah Papua sesungguhnya menjadi penting didasarkan pada amanat pasal 76 UU Otsus Papua.

Dimana mekanisme dan prosedurnya harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari MRP/MRPB dan DPRP/DPRP. Serta setelah memperhatikan sungguh-sungguh 4 (empat) faktor yaitu kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, serta perkembangan di masa datang.

Itulah sebabnya menurut pandangan hukum saya bahwa pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum lama ini oleh MRP, sesungguhnya penting untuk difokuskan pada pentingnya penyelenggaraan evaluasi sesuai amanat pasal 78 sebagai landasan konstitusional dalam merancang perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Melalui evaluasi tersebut juga dapat diketahui seberapa jauh implementasi kebijakan Otsus di Tanah Papua telah memberi pengaruh bagi dibangunnya perdamaian Juga akan bisa diketahui dari evaluasi mengenai apakah dana otonomi khusus yang setara 20 persen.

menurut ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf c, angka 2 UU Otsus Papua tersebut telah memberi manfaat langsung yang dirasakan dan atau dinikmati oleh rakyat Papua?

Ataukah dana tersebut justru hanya berhenti pada kalangan birokrat di Dok 2 Jayapura atau Arfay Gunung saja ?

Atau apakah dana tersebut justru juga “terkuras” untuk mendukung pelaksanaan operasi keamanan di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) ?

Bagaimana bentuk mekanisme dan prosedur akuntabilitas/pertanggung-jawabannya? Itulah sebabnya, saya mendesak terus agar evaluasi menjadi penting harus dilakukan dalam konteks Otsus menurut UU No.21 Tahun 2001 tersebut.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here