Otsus Gagal? Ini Kata Yan C. Warinussy

TIFACENDERAWASIH.com – Belajar dari pernyataan Rakyat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP) bahwa Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) “gagal” sepanjang 19 tahun berlaku (2001-2020), maka sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya ingin menyoroti dari sisi implementasi pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia (HAM),”kata Yan Christian Warinussy,23/11.

Yaitu pada Bab XII di amanat pasal 45, 46 dan 47 UU Otsus Papua. Di dalam amanat pasal 45 disebutkan demikian : “Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati HAM di Provinsi Papua” (ayat 1 dari pasal 45). Selanjutnya di pasal 45 ayat (2) dikatakan : “Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional (Komnas) HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan,beber Warinussy.

“Menurut tata kebahasaan saya, itu artinya Pemerintah (pusat) bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan lahirnya ketiga institusi negara yang diperintahkan oleh UU Otsus Papua,”tuturnya.

Warinussy menyebutkan,Ini merupakan upaya konstitusional dalam mewujudkan amanat konsideran menimbang huruf f UU Otsus Papua yang antara lain berbunyi : “bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini, Dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap HAM di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.

Ketentuan ini mensyaratkan lanjut Yan pentingnya pendirian perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM dan KKR di Tanah Papua saat ini.

“Apalagi dengan berlakunya UU Otsus Papua per 21 November 2001 (19 tahun lalu), maka seyogyanya langkah-langkah nyata dari Pemerintah Pusat menjadi penting dan utama mesti dijalankan oleh Presiden selaku Kepala Negara bersama kementerian dan lembaga terkait,”katanya.

“Menurut pandangan saya selaku Advokat dan Pembela HAM bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, Susilo Hambang Yudhoyono dan kini Joko Widodo sama sekali tidak memiliki langkah nyata berbentuk kebijakan negara dalam mewujudkan berdirinya Pengadilan HAM dan KKR tersebut,”ujarnya

“Kecuali perwakilan Komnas HAM di Jayapura yang sudah didirikan dan kini berkantor di Jalan Soa Siu Dok V bawah, Jayapura,timpanya.

“Sedangkan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sama sekali belum pernah dibuat oleh Pemerintah,sambung beliau

“Bahkan aturan sebagai dasar hukum pendirian kedua lembaga negara tersebut sama sekali tidak pernah dibuat.Inisiatif pemerintah pusat sama sekali tidak ada,”terangnya.

“Sehingga jika dikatakan Otsus Gagal, maka ada benarnya, karena dalam konteks implementasi amanat HAM di dalam UU Otsus Papua sama sekali tidak pernah terjadi sama sekali. Justru inisiatif datang dari pemerintah daerah di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) dalam upaya mewujudkan pembentukan Pengadilan HAM dan KKR tersebut, yaitu melalui pembuatan regulasinya.

“Sehingga “kekosongan hukum” tersebut mengakibatkan berbagai bentuk tindakan dan peristiwa yang merupakan kejahatan pelanggaran HAM di Tanah Papua senantiasa “digerakkan” penyelesaiannya secara hukum pidana (criminal law system) dan pidana militer semata,”ujarnya

Contoh kasus dalam kasus kematian tragis Eden Bebari dan Roni Wandik di Kali kopi, Timika serta Pendeta Yermias Senambani di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua,” tutup Warinussy.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here