Bupati Dogiyai Gandeng Dirjen BK Kemendagri Guna Menatar 3 PAP dan APBD 2021

TIFACENDERAWASIH.com – Bupati Kabupaten Dogiyai, Yakobus Odiyaipai Dumupa menggandeng Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen BK Kemendagri) guna menatar 3 Peraturan Acuan Perencanaan (PAP) dan APBD 2021.

Tiga peraturan tersebut yakni, PP. No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Penganggaran kepada semua oranganisasi perangkat Daerah (OPD) pemerintah Kabupaten Dogiyai.

“Kami bekerja sama dengan pihak Kemdagri dalam hal ini Dirjen Bina Keuangan untuk memberikan pelatihan atau bimbingan kepada semua OPD terkait tiga peraturan yakni PP 12 tahun 2019, Permendagri 17 tahun 2019 dan Permendagri 90 tahun 2019,” kata Yakobus Odiyaipai Dumupa, kepada wartawan, di Rumah Makan Sari Kuring, Selasa (17/11/2020).

Yakobus menuturkan, bahwa pihaknya memandang kerja sama tersebut sangat penting untuk di ketahui seluruh OPD, karena tiga pertaturan tersebut merupakan acuan perencaanaan pembangunan dan penyusunan APBD 2021 yang di wajibkan karena dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) maupun dokumen perencanaan perangkat daerah (RENSTRA, RENJA) menggunakan klasifikasi , kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

“Kalau OPDtidak mengetahui tiga peraturan ini, akan sulit dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penyusunan APBD 2021 kemudian Bagimana nanti semua OPD menyusun berdasarkan peraturan yang di tetapkan, sementara peraturan-peraturan yang mewajibkan tak di ketahui. Maka itu, kami dilaksanakan pembekalan yang dilaksanakan di tempat ini jumat dan sabtu pekan kemarin,” tutur Yakobus.

Yakobus mengakui bahwa selama ini pengelolaan keuangan di kabupaten Dogiyai hanya dipahami berdasarkan pengalaman, sehingga selalu dibanding-bandingkan antara pimpinan daerah yang sekarang dengan sebelumnya, padahal bisa saja ada perubahan aturan dan kebijakan dan dari pusat untuk pemerintahan di daerah.

“Seperti tiga pertaturan tadi yang saya sebutkan adalah bagian dari perubahan kebijakan terkait pedoman perencanaan pembangunan dan pedoman penyusunan APBD untuk semua pemerintah di Daerah bukan Dogiyai saja,” tandasnya.

Karena itu, Yakobus berharap agar pelatihan dan pembekalan telah dilaksanakan tersebut bisa menjadi kesempatan untuk melatih diri dan mengupdate informasi dan aturan tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di kabupaten Dogiyai.

“Saya berharap bahwa melalui kegiatan yang di laksankan tersebut, masing-masing OPD sudah bisa mendapatkan sedikit pengetahuan yang untuk bisa menetapkan program dan kegiatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran 2021, beserta dokumen perencanaan lainnya, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam upaya kita membangun dan menata Dogiyai ke depan yang lebih baik dan terdepan,” tutupnya.

(Red/YT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here