Yan Christian Warinussy Sesalkan Penolakan Anggota MRP di Wamena

TIFACENDERAWASIH.com – Advokat senior sekaligus Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua, Yan Christian Warinussy, SH menyesalkan adanya penolakan yang dilakukan sekelompok orang kepada Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Yan menyebutkan, bahwa kehadiran para anggota MRP di kabupaten Jayawijaya merupakan tugas dan tanggung jawab yang telah diatur di dalam undang-undang.

“Sebagai Advokat dan Pembela HAM di tanah Papua, saya sangat sedih dan prihatin serta menyesalkan atas sikap penolakan yang dilakukan sekelompok orang di Wamena, Kabupaten Jayawiyaya, terhadap kehadiran para anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP),” kata Yan Christian Warinussy, Minggu (15/11/2020).

Dirinya sungguh heran, lanjut dia, karena di dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, masih ada kelompok-kelompok kecil yang sepertinya digerakkan oleh negara untuk melakukan upaya perlawan secara tidak prosedural terhadap hak kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi semacam ini.

“Padahal itu diakui dan dilindungi di dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dari UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM),” tuturnya.

“Di sisi lain, MRP adalah salah satu nafas penting dari pemberlakuan UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua dan juga Papua Barat,” sambungnya.

Terbukti, tambah Yan, pengaturan mengenai MRP di dalam undang undang tersebut terdapat dalam 7 (tujuh) pasal, yaitu pada pasal 19 sampai dengan pasal 25.

“Saya yakin bahwa kehadiran para anggota MRP yang mulia di Wamena dan keempat wilayah adat lainnya di Provinsi Papua adalah sesuai amanat hak dan kewajiban serta tugasnya yang sudah digariskan dalam amanat pasal 20,21,22 dan 23 UU Otsus Papua,” paparnya.

Jadi, jika diragukan oleh siapapun termasuk penghalang di Wamena terhadap kehadiran para anggota MRP dalam melakukan RDP tersebut, maka ukurannya sudah ada di dalam keempat pasal tersebut.

“Sebagaimana dijelaskan oleh anggota MRP bahwa segenap aspirasi mengenai penolakan atau penerimaan kebijakan Otsus tentu mesti dilakukan suatu pertemuan lintas MRP dengan masyarakat adat/asli Papua dalam media RDP tersebut,” ungkapnya.

Menurut dia, “penolakan yang dilakukan sungguh sangat disesalkan. Apalagi jika penolakan itu diamini bahkan diamankan saja oleh aparat keamanan dan pemerintah sipil di Jayawijaya maupun Jayapura,” ucap Yan.

Semestinya Pemerintah Provinsi di bawah pimpinan Gubernur Papua sesuai kewenangannya selaku wakil pemerintah pusat di daerah berdiri pada baris terdepan dalam mendorong berlangsungnya RDP tersebut.

“Ini penting agar bisa diperoleh aspirasi rakyat dalam menyikapi pemberlakuan kebijakan otsus yang oleh mereka (rakyat Papua) dirasa sebagai “derita” dari pada berkat selama hampir 20 tahun ini,” tegasnya.

“Saya memandang bahwa sesungguhnya terdapat ruang bagi MRP untuk mempersoalkan peristiwa yang dialami hari ini di Wamena secara hukum. Ini didasarkan pada posisi politik dan hukum dari lembaga representasi kultural,” tutup Yan.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here