Yan Christian Warinussy: Keberadaan Lembaga Peradilan dan Pengadilan Adat di Tanah Papua Diakui

TIFACENDERAWASIH.com – Yan Christian Warinussy mengatakan jika membaca isi pasal 51 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka secara tegas dirinya mengakui keberadaan lembaga peradilan dan pengadilan adat di Tanah Papua dalam hukum nasional Indonesia.

“Pengakuan mana diberikan oleh hukum nasional sebagai lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Di dalam pasal 51 ayat (2) ditegaskan bahwa pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan,” kata Yan kepada awak media, Selasa (3/11/2020).

Dijelaskan Yan, penegasan tersebut diatur dalam pasal 51 ayat (2) UU Otsus Papua, disebutkan bahwa pengadilan adat bukan badan peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat hukum adat.

“Berdasarkan kenyataan yang ada, susunannya diatur dalam ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat setempat dan memeriksa serta mengadili sengketa perdata adat dan pidana berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan,” pungkasnya.

Dalam bagian ini, diatur pula tentang susunan pengadilannya, siapa yang bertugas memeriksa dan mengadili sengketa dan perkara yang bersangkutan, tata cara pemeriksaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

“Berkenaan dengan itu, saya ingin memberi contoh dalam penyelesaian soal sengketa tanah di beberapa bagian daerah di pantai Utara Tanah Papua, senantiasa berpatokan pada filosofi atau cara pandang masyarakat hukum adat terhadap tanah,” ujarnya.

Misalnya di daerah Kampung Tablanusu-Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, atau Kampung Demta di Distrik Demta-Kabupaten Jayapura maupun masyarakat hukum adat di Kampung Adibai, Distrik Biak Timur-Kabupaten Biak Numfor. Didaerah tersebut tanah itu dipandang sebagai Ibu atau pusat dari ibu, sehingga tanah tidak bisa dijual atau dialihkan dengan cara dijual.

“Karena pandangan bahwa itu artinya sudah ada upaya untuk mencegah tanah (ibu) “dijual” kepada pihak lain. Sehingga jika ada sengketa, maka proses penyelesaiannya akan bersandar senantiasa pada cara pandang masyarakat hukum adat itu sendiri pada tanah adatnya tersebut,” jelasnya.

Dirinya mengambil contoh di Biak, disana ada pembagian tanah dengan sebutan sebagai tanah milik (bahasa Biak : Supri Manggun). Kemudian ada tanah keponakan (bahasa Biak : Supri fno), dan seterusnya.

“Sehingga di dalam proses penyelesaian sengketanya di peradilan adat tidak fokus untuk penyelesaian semata. Tapi setelah masalah didaftar, maka hakim adat harus mulai melakukan penyelidikan sebelum sidang peradilan adat. Sehingga saat sidang adat dimulai, maka proses pengambilan putusannya akan semakin mengerucut ke arah ditemukannya solusi damai,” tuturnya.

“Hal mana sesuai fungsi peradilan adat sebagai peradilan perdamaian,” tutup Yan Christian Warinussy. (RV).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here