Yan Warinussy : Terindikasi Penyalahgunaan Kewenangan dan Keuangan Dalam “Pengalihan” LP2LPBTV

TIFACENDERAWASIH.com – Indikasi penyalahgunaan kewenangan dan keuangan diduga keras terjadi dalam proses “pengalihan” aset dan peralatan milik Lembaga Penyiaran Publik Lokal Papua Barat Televisi (LP2LPBTV) “kepada” Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Papua Barat yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (28/10), ” ungkap Warinussy kepada media ini, (30/10)

Menurut Yan tidak ada koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

“Ini disebabkan karena atas dasar Laporan yang diterima oleh Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari bahwa tidak terjadi koordinasi yang baik antara pihak pemerintah daerah Provinsi Papua Barat,”tuturnya.

Dalam hal ini, lanjutnya Sekretariat Daerah selaku penanggung jawab LP2LPBTV dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat,”lanjut Yan.

“Rupanya langkah menghadirkan TVRI Stasiun Papua Barat merupakan ide beberapa oknum pejabat di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, yang kemudian secara diam-diam “menggiring” terjadinya penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Yaitu MoU Nomor : 03/MoU/I.1/TVRI/2019 dan Nomor : 483/159/GPB/2019, tertanggal 13 Februari 2019. MoU tersebut ditanda tangani Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diwakili Gubernur Drs.Dominggus Mandacan dan LPP TVRI diwakili oleh Helmy Yahya selaku Direktur Utamanya,”ungkap Warinussy.

“Sayang sekali, karena saat MoU tersebut ditanda tangani, sesungguhnya keberadaan LP2LPBTV masih berdiri sah secara hukum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Barat No.10 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013,”bebernya.

“Perdasi tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 10, ketika itu Sekretaris Daerahnya dijabat oleh Drs.Ishak L.Hallatu. Perdasi tersebut telah disahkan di DPR Papua Barat dan mengamanatkan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa LP2LPBTV didirikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berbentuk badan hukum,”timpanya.

Bahkan di ayat (2) nya sambung Warinussy justru disebut : LP2LPBTV dapat bekerjasama dengan TVRI. Diamanatkan pula bahwa setelah LP2LPBTV memiliki badan hukum, selanjutnya dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Kedua perangkat tersebut (Dewan Pengawas dan Dewan Direksi) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

“Inilah aspek penting yang seharusnya ditindak-lanjuti dalam konteks “pembenahan” LP2LPBTV, karena aspek pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat sebagai salah satu sumber pembiayaannya,”sebut Warinussy.

“Sekarang yang menjadi pertanyaannya, jika di dalam MoU tanggal 13 Februari 2019 tidak ada kalimat yang menjelaskan mengenai penyerahan aset LP2LPBTV, tapi ternyata tanah dan gedung berikut peralatan bernilai miliaran rupiah telah “dialihkan” ke LPP TVRI Stasiun PB. Maka muncul pertanyaan berikut, dasar hukum apakah yang digunakan dalam proses alih tanah, gedung dan aset tersebut? Tandasnya.

“Lalu pada tahun 2018 sebelum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi PB diganti menjadi Biro Administrasi Pimpinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.56 Tahun 2019, telah ada pencairan dana sejumlah 400 juta rupiah untuk pembenahan LP2LPBTV. Penganggaran dan pengelolaan anggaran tersebut dapat ditelusuri dari DPA Perubahan Tahun 2019 untuk Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Barat,”terangnya.

“Penelusuran dapat dimulai lewat audit internal oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat,”ujar Yan.

“Bahkan sesuai kewenangannya, institusi penegak hukum dapat memulai menyelidiki adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus “pengalihan” aset dan MoU Februari 2019 tersebut berdasarkan amanat pasal 2 dan pasal 3 dari UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”pungkas Warinussy.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here