Warinussy: Belum Ada Implementasi Perdasus No 7 Tentang Pembagian Dana Bagi Dalam Kampanye Kandidat Teluk Bintuni

TIFACENDERAWASIH.com – Menurut Yan Christian Warinussy SH,dalam suasana kampanye jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Teluk Bintuni saat ini, belum nampak kedua kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan apa yang bakal dijalankannya ketika terpilih nanti dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Antara Provinsi dengan Kabupaten/kota di Kabupaten Teluk Bintuni kelak.

“Peraturan Daerah Khusus Nomor 7 Tahun 2019, tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi, henfaknya diangkat pada saat melakukan kampanye oleh para kandidat yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni,”ucapnya kepada Media ini (29/10)

“Alangkah baiknya
Dengan penerimaan yang bakal diterima Kabupaten Teluk Bintuni sebagai kabupaten penghasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi maupun Gas Bumi hal ini turut dikampanyekan,”sebutnya.

Hal ini tentunya,lanjut Yan seturut amanat pasal 7 ayat (1) Perdasus tersebut,dimana Kabupaten Teluk Bintuni akan ikut menerima 40 persen dari DBH Minyak Bumi dan juga 40 persen dari DBH Gas Bumi,”lanjutnya.

“Dimana peruntukkannya antara lain untuk membiayai bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayan masyarakat adat,”timpa Yan.

“Sampai sejauh ini, baik bakal calon PMK2 maupun AYO, saya belum pernah mendengar kedua pasangan calon tersebut menyinggung langkah hukum dan politik yang bisa dilakukan apabila terpilih nantiny untuk mengimplementasi peraturan daerah (Perda) mengenai alokasi dan pengelolaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi tersebut,”terangnya.

“Utamanya bagi program pemberdayaan masyarakat adat daerah penghasil seperti Distrik Aranday, Distrik Weriagar maupun Distrik Babo dan lainnya sama sekali belum nampak dibahas dalam kampanye kedua pasangan calon yang bakal bertarung pada Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni sebagai salah satu kabupaten penghasil di Provinsi Papua Barat sebagai digariskan dalam Perdasus Nomor 7 Tahun 2019 tersebut,”tutup Warinussy.

(RV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here