LP3BH Manokwari Desak Pemprov Papua Barat Audit Keberadaan Papua Barat TV

MANOKWARI, TIFACENDERAWASIH.com – Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya mendesak Gubernur Papua Barat agar segera memerintahkan dilakukannya audit terhadap keberadaan Papua Barat TV sebagai lembaga resmi daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2013,”tutur Yan C Warinussy. (20/10).

“Diduga keras proses hibah PB TV yang sedang gencar terjadi saat ini sangat terkait erat dengan adanya “manipulasi” dana badan usaha milik daerah tersebut yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua Barat,”bebernya.

“Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh LP3BH diperoleh informasi bahwa ada dana 400 juta rupiah yang dialokasikan bagi PBTV tidak dapat dipertanggung jawabkan pengelolaannya oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),”ungkap Warinussy.

“Sehingga menurut saya dalam kapasitas juga sebagai Advokat Gubernur Papua Barat memohon Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat dapat menyelidiki dugaan tersebut,”pintanya.

“Terakhir ini ada upaya pengalihan melalui mekanisme hibah atas tanah seluas kurang lebih 1 hektar,berikut gedung kantor milik PBTV seluas 30 kali 20 meter persegi berbentuk rumah susun 2 (dua) lantai serta peralatan senilai 80 miliar rupiah,”terangnya.

“Padahal PBTV adalah lembaga penyiaran milik Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah diundangkan Perdanya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 10,”timpa Yan.

“Menurut saya dalam kapasitas selaku Koordinator Bidang Hukum dan HAM Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay agar perlu dilakukan penyelidikan secara hukum oleh lembaga negara seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat dan Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat,”tutup Warinussy.

(Richard)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here