Herman Yoku Anggota Pokja Adat MRP, Kehadirannya Jadi Pelampiasan Kemarahan Warga Terkait Dana Otsus

JAYAPURA, TIFACENDERAWASIH.com –
Reses Masa Sidang 3 Majelis Rakyat Papua Bidang Pokja Adat, Herman Yoku memilih melakukannya di Kabupaten Jayapura timur tengah lembah Grimenawa, Kemtu Gresi kampung Sawoi.

Awal pelaksanaan dilakukan di Distrik Kemtu Gresi pada tanggal 6 Oktober 2020 yang baru saja lewat.

Yang mana kegiatannya berjalan selama 4 hari dan dilakukannya ditempat yang berbeda pulah.

Pada pertemuan dengar pendapat yang dilakukan dibeberapa tempat yang berbeda, yang diprakarsai oleh Anggota Pokja Adat Herman Yoku, jika di dengar maka semuanya memiliki satu kesimpulan yang menarik.

Kepada media tifacenderawasih.com, saat jumpa pers dikediamannya di Abepura pada hari Sabtu,(10/10), Herman kembali mengulang semua pertanyaan dan keluhan warga masyarakat yang tidak lain, semuanya ditujukan kepadanya sebagai bentuk kekecewaan dan juga penyesalan.

Kemarahan warga mulai terlihat saat diberi kesempatan untuk menyampaikan segala aspirasi tentang program Otonomi Khusus yang telah berjalan selama Dua Puluh Tahun di Provinsi Papua.

Frustasi mereka (warga) dapat didengar ketika berbicara dan juga ekspresi sakit hati itu terlihat ketika mereka mulai merusak Baliho Herman Yoku.

” Saya tidak bisa berbuat apa-apa dalam pertemuan itu, saya menjadi diam seribu bahasa”, ucapnya.

“Ini kami belum memberikan waktu saya sudah disemprot habis-habisan oleh mereka, warga masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu.

Sayakan dikenal disana, mereka disana tahu kalau saya anggota MRP, spontan saja ketika mereka melihat saya, terpancar sudah kemarahan mereka dan mereka melampiaskan semuanya kepada saya.

Syukur saya yang hadir disana, untung bukan Rekan-rekan saya yang lain. Saya tidak tahu lagi pasti mereka akan diusir.

Karena kalau mau dibilang saya anak atau kemenakan mereka, dengan latar belakang keluarga yang jelas. Itu menjadi alasan saya tidak di apa-apakan.

Mereka malah bertanya MRP itu apakah, atas kehendak siapa MRP itu dibentuk, dia selama ini Mati dan baru Bangkit dari Kubur kah..???

Kenapa Otsus tipu-tipu ini sudah mau berakhir baru kalian mau datang kesini, selama 20 tahun kalian ada dimana,???
Apa saja yang sudah kalian MRP lakukan selama ini, kalian MRP dan DPRD tidak beda jauh, Kita sudah sangat menderita diatas negeri kita sendiri.

Selama 20 tahun Otsus bergulir, Dana Otsus ada dimana dan siapa yang menikmati, kalau bukan kalian.

Berhenti mengatas namakan masyarakat Papua untuk kepentingan kalian, yang terus semakin menari diatas kesengsaraan kita,” cetus Herman, meniru ucapan warga.

Herman menilai, sikap warga terhadap dirinya adalah bentuk berawai atau sakit hati yang telah lama terpendam dan disimpan dalam hati.

Akibat kebijakan otsus yang di nilainya belum mampu mensejahterakan masyarakat.

Bukan saja di Grimenawa, tetapi ia, Herman pastikan bahwa sikap dan perlakuan yang sama akan berlaku di seluruh tanah Papua, khususnya bagi masyarakat Papua yang belum menikmati dan merasakan wujud dari Dana Otsus itu seperti apa.

Menurut Herman, Pemerintah harus dapat menyampaikan kebenaran kepada seluruh masyarakat Papua terkait dengan penyaluran dan penggunaan Dana Otsus itu selama ini.

Serta tidak memberikan alasan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, sebab baginya lepas dari Dana Itu sendiri, ada Sumber-sumber lain yang konsentrasi anggarannya diperuntukan untuk Pembangunan daerah.

Diantaranya, ada Dana DAK/DAU, ada juga sumber lain yang mendongkrak pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Herman juga terkejut ketika mendengar pertanyaan dari salah seorang bapak kepada dirinya, yang menanyakan tentang adanya suplai bantuan Keuangan dari Luar Negeri untuk menyokong kebijakan Pemerintah, terkait program Otonomi Khusus di provinsi Papua dan Papua Barat yang arah peruntukannya sampai saat ini belum diketahui.

” Saya benar-benar terkejut..!!! ini masyarakat dikampung kok bisa ya..? mengetahui adanya bantuan dari luar negeri.

Anehnya lagi, ini bukan satu dua negara, melainkan 17 negara penyokong Otsus Papua, tetapi kenapa kemiskinan di provinsi yang di istimewakan ini menjadi provinsi paling miskin di indonesia.

Ini menjadi Benang Merah, jika apa yang saya dengar dari masyarakat kampung adalah sebuah kenyataan, maka Pemerintah telah dengan sengaja menyakiti dan melukai Hati masyarakat Papua secara keseluruhan,” ujarnya.

Menyingkapi persoalan diatas maka dibawah ini adalah komitmen masyarakat Grimenawa.

SIKAP MASYARAKAT GRIMENAWA MEMANDANG OTSUS

Melihat kepincangan dan ketidak adilan selama bergulirnya Otonomi Khusus di Papua, maka masyarakat Grimenawa telah mengambil sikap sebagai berikut;

Jika negara tidak mampu memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat Papua, khususnya kami di Grimenawa.

Maka ada tiga hal yang kami minta..!!! Bebaskan dan Lepaskanlah kami untuk menentukan nasib kami sendiri yakni, biarkanlah kami Merdeka secara penuh, menjadi Negara berdaulat seperti Indonesia yang kami cintai ini.

Pilihan lain adalah jika propaganda Otsus dilanjutkan maka, satu hal yang patut diperhatikan adalah, Setiap bulan per Kepala Keluarga 80 Juta Rupiah harus masuk Rekening pribadi dan setiap dua minggu sekali, 40 Juta Rupiah harus masuk Rekening. Jadi totalnya 80 Juta Rupiah per Kepala Keluarga dalam sebulan.

Mengingat bergulirnya Dana Otsus selama 20 tahun ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi Kesejahteraan Orang Asli Papua.

Tuntutan kami yang terakhir yakni, kepada Presiden Republik Indonesia kami seluruh komponen masyarakat Grimenawa meminta, agar segera dalam bulan ini merealisasikan keinginan dan niat kami untuk Memekarkan Daerah Grimenawa.

Sebab Surat Keputusan(SK) kami sudah ada di Kementrian Dalam Negeri dan itu menjadi Aspirasi dan Mimpi kami yang belum terwujud.

Untuk itu sekali lagi, kami memohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang kami kasihi, untuk secepat mungkin membuat harapan kami menjadi sebuah kenyataan.

Demi masyarakat Grimenawa yang lebih baik, Sejahtera dan Bahagia.

(NW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here