Warinussy : Pembentukan TGPF Seharusnya Melibatkan KOMNAS HAM

TIFACENDERAWASIH.com, MANOKWARI – Langkah Presiden Joko Widodo yang membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas meninggalnya Pdt Yermias Zenambani di kampung Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya dikritik Yan Christian Warinussy yang merupakan Advokat dan Penggiat HAM yang ada di Tanah Papua.

Pasalnya, menurut Warinussy pembentukan TGPF seharusnya melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, saya mengkritik langkah Presiden RI Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut dugaan pembunuhan terhadap korban almarhum Pdt Yeremias Zenambani di Kampung Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, “katanya.

“Kritik saya di dasari pada amanat pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, “timpanya.

lanjutnya, yang mana diberi peluang utama dan pertama kepada Komisi Nasional(Komnas) HAM untuk bekerja dalam menyelidiki kasus kematian Pendeta Yeremias tersebut.

“Adapun alasan Komnas HAM mesti diberi kesempatan pertama adalah karena indikasi kuat adanya dugaan pelanggaran HAM Berat sebagai dimaksud dalam amanat pasal 9 UU No.26 Tahun 2000 tersebut, “papar Warinusy.

“Pembentukan TPGF oleh Presiden sama sekali tidak mempertimbangkan amanat UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang HAM,Juga UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, “terangnya.

Padahal, tambahnya, jelas Komnas HAM RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sesuai undang-undang semestinya mendapat kesempatan pertama melakukan penyelidikan (investigasi) atas kasus kematian Pendeta Zenambani tersebut.

“Dengan tidak melibatkan Komnas HAM, maka Komnas HAM menurut saya perlu mengambil langkah sesuai kewenangannya di dalam UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM untuk bekerja menyelidiki kasus kematian Pendeta GKII tersebut berdasarkan amanat pasal 18 UU RI No.26 Tahun 2000, “tutup Warinussy.

(Richard).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here