Selain Apresiasi Kinerja Kejati PB, Yan C. Warinussy: Masih Ada 3 Kasus Dugaan Tipikor di Papua Barat Belum Tuntas

TIFACENDERAWASIH.com, MANOKWARI – Penyelidikan maksimal yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (KAJATI) Papua Barat terhadap kasus-kasus dugaan korupsi mendapat apresiasi dari Yan Christian Warinussy, SH.

YAN Christia Warinussy di ketahui sebagai Advokat senior yang sekaligus merupakan Pembela Hak Asasi Manusia yang ada di tanah Papua
“Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, saya memberi apresiasi bagi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat yang telah melakukan penyelidikan maksimal terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, “tuturnya.

“Berkenaan dengan itu, saya senantiasa mengingatkan saudara Kajati Papua Barat bahwa ada sekitar 3 (tiga) kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sudah dilidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat. Yaitu, pertama dugaan penyalahgunaan dana pada proyek Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk pembangunan rumah ibadah, yayasan dan fakultas serta kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas Papua (UNIPA) Manokwari dalam tahun anggaran 2018 senilai Rp. 598 Milyar rupiah, “ungkap Warinussy

Jika benar, lanjutnya, ada indikasi kuat sebagai mana data tersebut, maka menurut saya sangat menyedihkan bagi pengelolaan keuangan dan hak rakyat di Manokwari dan Papua Barat.

“Sehingga Kajati PB dan jajaran penyidik Tipikornya dapat segera bekerja keras mengusut dan bahkan menyeret para pelakunya dengan ancaman hukuman yang maksimal ke Pengadilan Negeri/Tipikor Manokwari, “katanya.

Ancaman hukuman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun kalangan swasta yang terlibat sudah diatur di dalam amanat pasal 2 dan pasal 3 dari UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor.

“Demikian halnya juga ada kasus lain yang sesungguhnya sudah masuk dalam pantauan radar Kejati PB, yaitu dugaan tipikor proyek pembangunan septic tank individual pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2018 dengan nilai proyek 7 Milyar lebih. Juga proyek pembangunan Proyek Pus kesmas Aisandami, Kabupaten Teluk Wondama, tahun anggaran 2018 tapi baru selesai tahun 2019
juga dugaan Tipikor dalam pengelolaan dana hibah bantuan operasional bagi Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Tahun Anggaran 2019/2020, “papar Warinussy.

Tambah Yan, Salah satu cara mengusut bisa dimulai dengan memanggil dan mendengar keterangan dari para pengurus yayasan-yayasan yang banyak menerima bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Terutama untuk mengukur “sinkronisasi” antara penerimaan dana dalam jumlah miliaran rupiah dengan contoh kegiatan yang sudah dilakukannya. Ini penting, untuk mengetahui indikasi Tipikor dan indikasi pencucian uang (money laundring) serta gratifikasi, “tutup Yan Christian Warinussy SH.

(Richard)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here