Pembela HAM di Papua Sarankan Bentuk Komisi Independen Pencari Fakta

TC-Manokwari – Yan Christian Warinussy yang merupakan salah satu penggiat Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua dan juga seorang advokat menyarankan agar segera dibentuk Komisi Independen Pencari Fakta terkait dengan tewasnya Pdt Yeremias Zanembani beberapa waktu kemarin.

“Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, saya ingin memberi saran konkrit kepada Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo agar membentuk Komisi Independen Pencari Fakta yang beranggotakan Para Tokoh Gereja yang ada diTanah Papua,”tuturnya.

“Tugas dari komisi ini yaitu untuk melakukan investigasi dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat dalam kasus kematian tragis Pendeta Yeremias Zanambani, Sabtu (19/9) di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua,”terangnya.

Investigasi ini bisa melibatkan beberapa ahli HAM dari Perguruan Tinggi, anggota Komnas HAM RI di Jakarta dan para aktivis HAM di Tanah Papua.

“Investigasi menurut saya penting dan mendesak untuk menghentikan saling tuding tanpa dilandasi bukti dari pernyataan para terduga pelaku di lapangan saat ini, yaitu TNI dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga keras adalah Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM),”katanya.

Lanjut Yan,Sesungguhnya Ketua Komnas HAM dan Pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Indonedia (PGI) menurut saya memiliki posisi penting dan strategis dalam merumuskan kertas posisi (position paper) dalam mendesak Presiden Jokowi ke arah pembentukan Tim Independen tersebut.

“Langkah lebih lanjut adalah meminta Presiden dan DPR RI dan MPR RI mendesak dibukanya akses masuk ke Kampung Hitadipa dan Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua,sehingga Komisi Independen tersebut dapat segera bekerja bebas dan transparan,”sarannya.

Ditambahkan Warinussy, mengusulkan agar hasil kerja Komisi Independen ini memperoleh akses langsung ke Presiden dan membantu dalam menemukan keterangan langsung dari istri korban, yaitu Ibu Miriam Zoani, Pdt.Damianus Wandagau, Ibu Yohana Bagubau dan Ibu Maria Maisini.

“Keempatnya menurut saya wajib dilindungi berdasarkanUU RI No.13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,”timpa Yan.

“Dengan demikian diharapkan kematian Pendeta Yermias Zanambani dapat segera terungkap dengan benar diikuti bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum,sehingga mereka personil TNI yang diduga terlibat dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Jelas sekali bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang biadab dan tidak berperi kemanusiaan,”ungkapnya.

Sebaliknya,jika pelakunya ternyata memang dari kelompok sipil bersenjata, maka ini pun akan dikenakan sanksi sosial bagi mereka,dan aparat negara bertanggung-jawab mencari hingga menangkap dan membawanya ke depan pengadilan,”tutup Yan.

(Richard)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here